BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar di Gedung Parkir Kelandasan, Senin 4 Agustus 2025, menjadi momentum penting bagi arah pembangunan Kota Balikpapan lima tahun ke depan.
DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menegaskan, pengesahan ini adalah penutup rangkaian pembahasan panjang yang melibatkan semua fraksi DPRD, pemerintah kota, dan berbagai pemangku kepentingan.
“RPJMD adalah peta jalan pembangunan Balikpapan. Seluruh kebijakan strategis akan mengacu pada dokumen ini demi mewujudkan Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua,” ujarnya.
Seluruh fraksi DPRD Balikpapan menyampaikan persetujuan terhadap Raperda RPJMD 2025–2029 dengan berbagai catatan strategis.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Kasmah menyatakan dukungan penuh, sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara eksekutif, legislatif, stakeholder, dan masyarakat.
Golkar mendorong implementasi RPJMD dilakukan secara berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta ekonomi kerakyatan.
Kemudian Fraksi Gerindra lewat juru bicara Danang Eko Susanto menyoroti perlunya eksekusi program berbasis inklusi dan ekonomi hijau.
Gerindra mendorong agar strategi integrasi dengan IKN, pemerataan kesejahteraan, serta tata kelola modern yang akuntabel dilaksanakan konsisten agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Haris menyatakan dukungan penuh dengan menekankan pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
PDI Perjuangan menegaskan RPJMD harus menjadi panduan operasional yang dijalankan konsisten, bukan sekadar dokumen administratif.
Sementara Fraksi Nasdem lewat juru bicara Vera Yilianti memberi perhatian pada peningkatan PAD, dan penanganan stunting.
Nasdem mendorong evaluasi kinerja instansi pengelola pendapatan asli daerah (PAD), serta terobosan nyata untuk menurunkan angka stunting yang pada 2024 masih di angka 19,3 persen.
Fraksi PKB melalui juru bicara Muhammad Hamit menekankan penguatan sinergi antara Pemkot dan DPRD di seluruh tahapan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran.
PKB berharap program pembangunan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan penataan kota berwawasan lingkungan.
Terakhir, Fraksi Gabungan PKS–PPP lewat juru bicara Laisa Hamisah mendukung penuh RPJMD sambil mendorong efisiensi anggaran, optimalisasi BUMD, dan penguatan nilai Madinatul Iman.
Fraksi juga menyoroti pengembangan transportasi massal, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pendekatan nilai ketuhanan dalam pembangunan.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Muhaimin mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan kerja sama dalam pembahasan RPJMD.
“RPJMD 2025–2029 disusun dengan visi Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman. Visi ini menjadi pedoman setiap kebijakan dan program pembangunan lima tahun ke depan,” kata Muhaimin.
Dia juva menegaskan bahwa RPJMD telah melalui proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, dan akan dievaluasi Gubernur Kaltim sebelum ditetapkan sebagai Perda selambatnya 20 Agustus 2025.
Dokumen ini akan menjadi acuan penyusunan RKPD, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) seluruh perangkat daerah.
“RPJMD ini adalah komitmen bersama kita untuk membangun Balikpapan yang lebih maju, nyaman, dan berdaya saing, sekaligus menjaga harmoni sosial dan spiritual. Dengan sinergi yang kuat, visi ini dapat kita capai demi kesejahteraan seluruh masyarakat,” demikian Muhaimin.
Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi
Tag: Balikpapandprd balikpapanPembangunan