SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya melakukan pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan RPJMD 2025–2029.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar Syarifatul Sya’diah dalam Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Ranperda RPJMD 2025–2029.
Paripurna ini dihadiri 40 orang anggota dewan dan dipimpin Ekti Imanuel. Dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyanto dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurut Fraksi Golkar, kualitas lingkungan hidup masih menjadi isu global dan nasional yang menuntut perhatian serius, termasuk di Kaltim yang selama ini masih bergantung pada ekonomi berbasis sumber daya alam tak terbarukan.
“Dalam 5 tahun ke depan, persoalan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kaltim harus menjadi perhatian penting. Kami meminta pemerintah benar-benar menjadikannya prioritas dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Fraksi Golkar menilai bahwa struktur perekonomian Kaltim masih didominasi oleh aktivitas ekstraktif seperti pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya yang berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan.
“Pembangunan yang masih sangat bergantung pada pengolahan sumber daya alam secara ekstraktif meningkatkan risiko degradasi lingkungan hidup,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kaltim menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, IKLH tercatat sebesar 75,25 poin, turun menjadi 74,46 pada 2022, lalu naik menjadi 75,47 pada 2023 dan meningkat lagi menjadi 76,63 pada 2024.
Menurut Fraksi Golkar, meskipun indeks menunjukkan tren positif belakangan ini, perhatian terhadap lingkungan tetap tidak boleh kendor.
“IKLH diukur berdasarkan beberapa indikator, yakni kualitas air sungai, kualitas udara, serta kualitas lahan dan kualitas air laut,” bebernya.
Fraksi Golkar juga memperingatkan tentang risiko bencana yang kian meningkat akibat perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca. Di antaranya seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, abrasi pantai serta kebakaran pemukiman dan hutan.
Meski begitu, data Indeks Risiko Bencana menunjukkan tren penurunan, dari 154,02 pada tahun 2020 menjadi 136,11 pada tahun 2024. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana, implementasi penataan ruang berbasis mitigasi, serta pengendalian alih fungsi lahan dan upaya rehabilitasi lingkungan.
“Kita patut mengapresiasi penurunan indeks risiko bencana ini. Namun, itu tidak berarti kita boleh lengah. Komitmen harus tetap dilakukan dan pembangunan berwawasan lingkungan diharapkan terus ditingkatkan,” tegasnya.
Seluruh arah kebijakan pembangunan Kaltim ke depan diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis, dengan memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan memperbaiki kualitas lingkungan secara menyeluruh.
“Kami meminta agar pembangunan di Kaltim dapat selalu mengedepankan aspek ramah lingkungan, demi keberlanjutan hidup generasi mendatang,” tutupnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Lingkungan Hidup