SANGKULIRANG.NIAGA.ASIA – Untuk pertama kalinya sejak beroperasi kisaran 2016 lalu, RSUD Sangkulirang yang kini masih berstatus tipe D ikut penilaian akreditasi rumah sakit. Wawancara oleh tim surveyor akreditasi dengan pemilik RSUD Sangkulirang yakni Bupati Kutim pun dilakukan. Mewakili Bupati Kutim Ismunandar yakni Sekretaris Kabupaten Irawansyah, hadir bersama Kadis Kesehatan Kutim Bahrani dan Direktur RSUD Sangkulirang Said Muchdar Bin Smith menjawab seluruh pertanyaan tim akreditasi, di RSUD Sangkulirang, Selasa (25/6).
Sekkab berharap RSUD Sangkulirang dapat terakreditasi maksimal. Apalagi Pemkab Kutim benar-benar berkomitmen membenahi segala hal yang kurang, untuk rumah sakit dikawasan pesisir tersebut. Walaupun memang, saat ini sedang mengalami defisit keuangan.
“Komitmen Pemkab Kutim sejauh ini telah ditunjukkan dengan pemberian insentif khusus untuk dokter spesialis, dan dokter umum yang berstatus PNS (pegawai negeri sipil). Agar kedepan semakin banyak yang berminat bertugas di RSUD Sangkulirang,” kata Irawan, sapaan akrab Irawansyah setelah sesi wawancara dengan tim akreditasi.
Walaupun RSUD Sangkulirang masih baru, dan pertama kali melaksanakan akreditasi, dia tetap berharap RSUD ini dapat lulus dengan hasil Paripurna atau setidaknya Utama. Irawan mengapresiasi upacara pembukaan survei akreditasi yang dikemas secara menarik. Terutama lagu mars RSUD Sangkulirang, yang dibawakan oleh paduan suara rumah sakit. Tentunya dapat meningkatkan semangat semua pihak untuk menghadirkan pelayanan yang profesional di RSUD Sangkulirang.
Sementara, Kadis Kesehatan Bahrani didampingi Direktur RSUD Sangkulirang Said Muchdar Bin Smith, menjelaskan, survei akreditasi di RSUD Sangkulirang berlangsung sejak 25-27 Juni 2019. Melibatkan Djaenah Karim, Roswhita Sitompul, Susi Suzana Astono dari Tim Akreditasi. “Hasil akreditasi akan diumumkan satu minggu setelah survei akreditasi,” jelas Bahrani dan dibenarkan oleh Said Muchdar.
Kriteria yang dinilai untuk akreditasi RSUD Sangkulirang antara lain akses ke rumah sakit, asesmen pasien, pelayanan asuhan pasien, pelayanan anestesi dan bedah, dan program nasional.
Berikutnya saran keselamatan pasien, manajemen komunikasi, pencegahan dan pengendalian, menajemen informasi. Ditambah pelayanan kefarmasian, peningkatan mutu dan keselamatan, tata kelola rumah sakit, manajemen fasilitas dan kesehatan, standar kompetensi dan kewenangan. (hms3)