Ruang Konsultasi Publik Kembali Dibuka Dalam Rangka Penyusunan RUU P2SK

Kegiatan konsultasi publik Penyusunan RUU P2SK kali ini dilaksanakan dengan mengundang Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) secara hybrid di Jakarta, pada Selasa (25/10/2022).

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Reformasi sektor keuangan yang menyeluruh telah menjadi kebutuhan saat ini. Maka, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah berupaya untuk melakukan penguatan di sektor keuangan melalui reformasi sektor keuangan yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Untuk menjaga hak dan kewajiban masyarakat serta merupakan bagian dari implementasi good governance dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan RUU P2SK kembali membuka ruang konsultasi publik (Meaningfull Participation) dalam rangka mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan terhadap masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kegiatan konsultasi publik kali ini dilaksanakan dengan mengundang Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) secara hybrid di Jakarta, pada Selasa (25/10/2022).

Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian Keuangan dalam hal ini berperan sebagai koordinator penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan berkordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya : Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kenapa ada reformasi sektor keuangan? kita tahu setiap ada krisis kita juga memanfaatkan oportunity untuk melakukan reform. Saat ini kita menghadapi krisis karena pandemi covid-19 dengan melahirkan Perppu 1 tahun 2020 yang antara lain mengatur beberapa perubahan signifikan di sektor keuangan,” terang Yustinus.

Dalam kesempatan tersebut, Yustinus juga menyampaikan bahwa peran sektor keuangan dalam perekonomian sangat signifikan dan semakin penting, baik dalam konteks penyedia dana melalui berbagai instrumen investasi, sistem intermediary, serta penggunaan dana.

“Terdapat beberapa permasalahan yang kami identifikasi mendesak dilakukannya reformasi, antara lain karena masih rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan akses jasa keuangan yang terjangkau, tingginya biaya transaksi di sektor keuangan, terbatasnya instrumen keuangan, rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor serta konsumen, dan juga adanya kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan,” ungkap Yustinus.

Oleh karena itu, Yustinus menyampaikan bahwa dibutuhkan penguatan di sektor keuangan antara lain dengan meningkatkan akses ke jasa keuangan, memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, meningkatkan daya saing dan efisiensi, mengembangkan instrumen dan memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen.

“Beberapa hal yang menjadi concern pemerintah dan juga DPR yaitu bagaimana saat ini peran digital banking, penguatan pengaturan fintech,  inklusi dan literasi keuangan,  kepesertaan program asuransi dan pensiun, program pensiun wajib, lalu pentingnya regulatory sandboxes, konsolidasi lembaga jasa keuangan, dan perluasan akses, termasuk pengawasan integrasi dan perlindungan konsumen di sektor keuangan,” pungkasnya.

Sementara beberapa topik yang menjadi perhatian dari peserta dalam konsultasi publik tersebut adalah terkait asuransi jiwa, pengaturan anggota dewan gubernur, serta indepensi dari BI, OJK dan LPS.

Sumber: Biro KLI Kemenkeu | Editor: Intoniswan

Tag: