SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memastikan melakukan penyesuaian dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026, usai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat sebesar 73 persen.

Dengan adanya pengurangan TKD ini, dia juga memastikan tidak akan ada kegiatan di hotel-hotel atau tempat mewah lainnya.

Rudy menerangkan, pemangkasan TKD sebesar 73% memberikan dampak terhadap kondisi fiskal daerah.

“Tahun depan kita lihat berapa APBD kita, sementara kita masih menghitung. APBD-P masih kita tunggu, mudahan hari Senin sudah keluar,” kata Rudy, ditemui di Pendopo Odah Etam Provinsi Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Jumat 24 Oktober 2025.

“Untuk APBD murni 2026 sementara kita akan susun ulang kembali, karena TKD kita dipotong 73 persen,” tambah Rudy.

Penyusunan ulang ini akan menempatkan program prioritas pada layanan publik, pembangunan dasar, dan sektor yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Dengan adanya pengurangan TKD 73 persen itu, Rudy menegaskan segala kegiatan Pemprov Kaltim kini tidak lagi dilaksanakan di hotel-hotel.

“Di Kaltim hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan di luar kantor pemerintahan. Sebelum dana TKD tidak dipotong saja kita tidak melaksanakan kegiatan di hotel-hotel, kita memanfaatkan gedung perkantoran,” klaim Rudy.

Komitmen untuk efisiensi ini bukan sekadar retorika. Rudy menjelaskan sejak dia dilantik pada Februari 2025 lalu hingga 8 bulan kepemimpinannya saat ini, Pemprov Kaltim berkomitmen memanfaatkan seluruh fasilitas internal di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim.

“Bahkan saya sendiri hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan (di hotel) sejak dilantik, kecuali diundang,” sebut Rudy.

Keputusan ini diambil tidak hanya untuk menghemat pengeluaran daerah, tetapi juga sebagai strategi pengawasan langsung pelayanan publik di masing-masing instansi pemerintah provinsi.

“Kami rapat setiap Minggu melaksanakan rapat pimpinan, kami putar di OPD-OPD sambil kita meninjau bagaimana pelayanan publik di masing-masing OPD,” terang dia.

Meski demikian, Rudy menyadari dengan tidak melaksanakan kegiatan di hotel-hotel, tentu akan berdampak terhadap tingkat okupansi hotel di Kaltim.

“Tentu akan mempengaruhi berkaitan dengan okupansi hotel. Kita ingin hotel kita tetap tumbuh agar semua bisa tumbuh. Catatannya tergantung anggaran harus ada,” demikian Rudy Mas’ud.

Kegiatan Masih di Hotel

Menyimak pernyataan Rudy, dari yang diberitakan niaga.asia sebelumnya, kegiatan Pemprov masih diselenggarakan di hotel.

Hari Kamis 23 Oktober 2025 lalu, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim menggelar kegiatan Penilaian Evaluasi Kelembagaan dan Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Unit Organisasi Berbasis Kinerja (UOBK) Rumah Sakit Daerah Tahun 2025.

Acara berlangsung di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kamis 23 Oktober 2025, dan dihadiri oleh para pejabat OPD serta pengelola rumah sakit daerah.

Penulis: Nur Asih Damayanti/Saud Rosadi | Editor: Saud Rosadi

Tag: Dana Bagi HasilEfisiensiKaltimPemprov KaltimRudy Mas'udTKD