RUU IKN Perlu Disinkronkan dengan UU Pemda

Presiden Jokowi berdialog dengan tokoh masyarakat Kaltim, di Balikpapan, Selasa (17/12/2022) siang, untuk menjelaskan rencana pemindahan ibu kota negara ke provinsi itu. (Foto: AGUNG/Humas)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Juru Bicara Fakultas Hukum Unmul, Warkhatun Najidah juga mengkritisi Pasal 12 dan seterusnya terkait dengan kewenangan dan urusan, perlu disinkronkan kembali dengan UU Pemerintahan Daerah.

“Dalam RUU IKN itu ada ketidakjelasan sistem pola hubungan antara Badan Otorita, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dab daerah penyangga IKN,” ungkapnya.

baca juga:

Warkhatun Najidah Nilai RUU IKN Sangat Tidak Layak Disahkan jadi UU

RUU IKN ini belum membahas tentang pola hubungan antara otorita IKN dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dimana sebenarnya inilah jantung dari ritme IKN.

Pola-pola hubungan kewenangan, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban yang akan dapat menjawab IKN ini akan berjalan dengan baik tanpa adanya ketimpangan antar stake holder yang ada.

“RUU IKN ini masih belum jelas dapat menjangkau kegalauan masyarakat Kalimantan Timur akan keberlangsungan hidup dan sumber daya alam yang ada,” sambungnya.

Pasal 17  RUU IKN terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih sangat abstrackt untuk bisa dikatakan sebagai ebuah kebijakan. Demikian pula saat terjadi bencana atau dampak buruk dari sebuah pembangunan.

RUU IKN masih bersifat teknis jika dibandingkan dengan kondisi sosiologis masyarakat bahkan jika dibandingkan dengan teknokratik projek pemindahan IKN itu sendiri. Maka dari itu pandangan konteks legal drafting pada RUU IKN ini masih harus dibahas lebih mendalam dengan memfasilitasi problematika yang ada di masyarakat.

“Berdasarkan Kaidah Penyusunan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unmul berpendapat RUU IKN Masih jauh dari kata layak untuk disahkan sebagai sebuah Undang-undang yang akan berpengaruh besar pada hajat hidup orang banyak terlabih adalah menyangkut hajat hidup masyarakat Kalimantan Timur,” paparnya.

Pelaksanaan Konsultasi Publik Tidak Serius

Najidah juga menyampaikan, Fakultas Hukum Unmul mengapresiasi diselenggarakannya konsultasi publik RUU IKN di kampus Universitas Mulawarman oleh pansus RUU IKN . Namun sayang konsultasi publik ini tidak serius untuk dilaksanakan.

RUU IKN adalah RUU dengan substansi yang multidimensi dalam pembahasannya. Sudah seharusnya pembahasan ini dilakukan dengan serius dan komprehensif. Ketidakseriusan Pansus ini terlihat bahwa proses konsultasi publik ini tidak melibatkan representasi Unmul secara menyeluruh dimana seharusnya proses penyusunan RUU ini melibatkan akademisi dari berbagai bidang keilmuan sedari awal.

Konsultasi Publik ini tidak boleh menjadikan akademisi hanya sebagai legitimasi pada akhir pembuatan kebijakan. Proses ini tidak memberikan penghargaan kepada ilmu pengetahuan yang direpesentasikan oleh intelektual di wilayah IKN Kalimantan Timur. Sebagaimana diatur dalam pasal 96 UU no 12 Tahun 2011 yang mengatur perlunya partisipasi publik dalam perencanaan dan penyusunan suatu UU, sudah seharusnya draft RUU ini dibuplikasikan dan diperdebatkan secara luas untuk menyerap aspirasi publik.

Realitasnya pembahasan RUU IKN ini hanya dilaksanakan di tingkat elit dan segelintir orang tanpa melibatkan lapisan masyarakat bawah di Kalimanatn Timur, termasuk penduduk, masyarakat adat, masyarakat yang terkena dampak serta stake older lainnya.

“ Bahkan draft RUU yang semestinya dibahas dalam konsultasi publik tidak dibagikan secara sistemik sehingga draft menjadi simpang siur dan diragukan otentisitasnya,” ucapnya.

Menurut Najidah, proses penyusunan sebuah RUU memiliki prosedur penyusunan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo UU No 15 Tahun 2019 dimana sebuah proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Berangkat dari hal tersebut secara formil bahwa RUU Tentang Ibukota Negara masih harus dibahas lebih jauh dan mendalam dengan melibatkan masyarakat luas serta menjamin keterserapan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Timur.

Dalam konteks substansi hukum beberapa hal menyangkut pasal demi pasal berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan problem di masyarakat. Cukup banyak permasalahan secara sosiologis di masyarakat yang belum terjawab dan diatur oleh pasal demi pasal dalam RUU IKN.

Termasuk didalamnya adalah dampak terhadap lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Tanpa adanya kejelasan pengaturan terkait lingkungan dan SDA, maka RUU IKN ini hanya mengulang kebijakan pengelolaan sumber daya alam dimasa lalu yang bersifat eksploitatif serta menempatkan Kalimantan Timur hanya sebagai obyek pembangunan.

Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan wajib dilakukan dengan cara, metode yang pasti baku dan standar yang mengikat seluruh lembaga, termasuk lembaga. Sebuah undang-undang harus memenuhi kaidah keberlakuan sebuah undang[1]undang baik filosofis, yuridis dan sosiologis.

Namun demikian pada faktanya bahwa proses konsultasi publik atas RUU IKN yang dilakukan oleh Pansus RUU IKN DPR RI pada selasa 11 Januari 2022 sangat jauh dari kualitas formil sehingga berpengaruh iventarisasi materiil dan legal substance yang dibahas . Formil yang minim partisipatif akan menghasilkan legal substance yang terbatas.

“Sebagai bagian dari otoritas kampus yang mandiri dan independen, kami melaksanakan konsultasi publik dengan cara-cara yang akademis dengan standar yang telah ditentukan oleh undang-undang serta berbagai metode yang mendasarkan pada ilmu pengetahuan. Universitas Mulawarman adalah sebuah kampus untuk mengkaji bukan tempat legalisasi sebuah produk hukum yang masih cacat prosedur,” tutupnya.

Penulis : Intoniswan | Editor : Intoniswan

Tag: