SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud resmi mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, menggantikan Felix Joni Darjoko, yang kini menjadi Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Deputi Akuntan Negara.
Pengukuhan itu digelar di Pendopo Odah Etam Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin 30 Juni 2025.
Rudy berharap Edy dapat segera beradaptasi dengan dinamika pembangunan di Kaltim.
“Kami percaya, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Edy Suharto, akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal dalam mendampingi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Rudy juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Felix Joni Darjoko, atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat Kepala Perwakilan BPKP Kaltim sejak 2024 lalu.
“Selama kepemimpinan Pak Felix, kami merasakan banyak kemajuan dalam hal tata kelola pemerintahan dan penguatan pengawasan internal daerah,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, selama ini BPKP telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Peran BPKP Kaltim dinilai penting dalam meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akurat, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui pengawasan bersama.
“BPKP juga berperan dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) secara objektif dan berkala,” terang Rudy.
Selain itu, prestasi Provinsi Kaltim yang telah menorehkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut, menjadi bukti nyata sinergi yang baik antara Pemprov Kaltim dan BPKP.
“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada BPKP Kaltim khususnya dalam hal pengawasan internal, keuangan dan pembangunan daerah selama ini,” jelas Rudy.
Rudy Mas’ud juga menekankan pentingnya pengawasan keuangan agar tepat sasaran, serta tidak ada penyalahgunaan anggaran.
“Sebab itu kita sepakat bahwa tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran,” tegas Rudy Mas’ud.
Sementara, Kepala BPKP Perwakilan Kaltim Edy Suharto menegaskan komitmen BPKP Kaltim dalam mengawal tata kelola keuangan dan pembangunan di Provinsi Kaltim.
“Khusus pengawasan, kami berkomitmen selain mengawal program hasil terbaik. Kami juga mengawal program terbaik Gubernur Kaltim,” kata Edy.
Edy bilang capaian WTP 12 kali berturut-turut itu harus dipertahankan, dan ditingkatkan.
“Perlu ditingkatkan pengendalian internal pemerintahnya, dan perlu ada kesadaran dari semua pejabat di pemerintahan daerah untuk mentaati peraturan Perundang-undangan. Dengan begitu kami yakin, itu akan membawa WTP dan program berjalan secara efisien dan efektif,” demikian Edy Suharto.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim
Tag: BPKPKaltimKeuanganPemprov KaltimSamarindaSeno Aji