Samarinda Baru Punya 11 STK Negeri

Anggota DPRD Kaltim dari Partai Demokrat,  Hj Puji Setyowati Syaharie Jaang. (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Biaya pendidikan di jenjang sekolah taman kanak-kanak (STK) termasuk yang dikeluhkan masyarakat, khususnya di Samarinda. Hal itu tejadi karena jumlah STK Negeri atau STK milik pemerintah di Samarinda baru ada 11 unit.

“Dalam 10 tahun terakhir baru bisa ditambah 8 STK Negeri. Sebelumnya hanya ada 3 STK Negeri,” ungkap anggota DPRD Kaltim dari Partai Demokrat dari Dapil Samarinda,  Hj Puji Setyowati Syaharie Jaang menjawab Niaga.Asia, Sabtu (31/10/2020).

Menyekolah anak di STK Negeri cukup meringankan beban orang tua sebab, biaya operasional sekolah dan gurunya pun ditanggung Pemerintah Kota Samarinda melalui APBD.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, STK berada dibawah kewenangan Pemkot/Pemkab.

“Jumlah STK sebanyak 11 itu saya rasa masih kurang, karena rata-rata baru 1 STK negeri di tiap kecamatan di Samarinda, padahal anak usia STK terus bertambah,” ungkapnya.

Tambahan 8 STK Negeri di Samarinda, lanjut Puji, ada yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan beberapa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang dihibahkan ke Pemerintah Kota Samarinda.

Mendirikan STK Negeri, lanjut istri walikota Samarinda, ternyata tidak mudah karena harus memenuhi syarat sebagaimana diatur di UU Pendidikan dan standar yang ditetapkan pemerintah.

Kemudian, cukup banyak juga pengelola STK Swasta atau PAUD di Samarinda yang berkeinginan menyerahkan pengelolaanya ke pemerintah, tapi terkendala administrasi dan tempat. Kendala administrasinya adalah STK Swasta dan PAUD itu ada yang berada dibawah yayasan dan ada pula milik perorangan.

Kemudian kendala tempat adalah, selama ini proses belajar dan mengajar berlangsung di kediaman pribadi pemilik yayasan atau rumah perorangan.

“Sehingga kendala yang dihadapi pemerintah kalau mengambilalih STK Swasta atau PAUD, pemerintah harus membangun sekolah baru, dan untuk membangun sekolah baru perlu tanah dan anggaran, serta guru sesuai standar STK, terbentur lagi soal anggaran,” pungkasnya. (001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *