SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Satgas Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kalimantan Timur mencatat 300-an kasus PPA di Kalimantan Timur medio Januari-Mei 2021. Kota Samarinda menempati posisi teratas. Akses media sosial oleh anak yang nyaris tanpa batas, tidak jarang jadi penyebab terjadinya kasus PPA seperti yang berujung pada pelecehan seksual.
Di tingkatan nasional, Kalimantan Timur memang berada di urutan 15 besar kasus terbanyak berkaitan PPA. Kendati demikian, mestinya tidak mengendurkan semua pihak untuk meminimalisir terjadinya kasus PPA.
“Harus diperhatikan serius. Karena ini menyangkut masa depan anak,” kata Koordinator Satgas Kementerian PPA Wilayah Kalimantan Timur Adji Suwignyo, dalam perbincangan bersama Niaga Asia, Sabtu (5/6).
Adji menerangkan, Samarinda sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur, menempati posisi teratas kasus PPA. Disusul urutan kedua adalah kabupaten Kutai Kartanegara serta kabupaten Kutai Timur di posisi ketiga.
“Penanganan penyelesaian kasus PPA pun di dinas terkait di daerah, tidak begitu responsif. Yang saya dan teman-teman tangani di Satgas, kasus PPA mengarah kepada ranah hukum kalau parah. Penyelesaian soal PPA untuk sederhananya, dibawa ke rehabilitasi sosial. Arahnya begitu,” ujar Adji.
“Persoalan ini paling penting itu pemulihan psikis anak untuk masa depannya. Karena kalau ditelaah lagi, yang paling menonjol adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak. Selain dilakukan orang dewasa terhadap anak, bahkan oleh orang terdekat anak itu sendiri,” tambah Adji.
Akses Media Sosial
Adji pun memberikan pandangannya tentang pendidikan anak di masa pandemi Covid-19 saat ini. “Kalau menurut saya, kasus PPA saat ini juga imbas dari pandemi Covid-19. Awal mula kasus PPA berawal dari media sosial, dan grup instant messenger. Itu secara umum. Ya, anak ini termasuk korban medsos,” ungkap Adji.
“Belajar di rumah, kemungkinan anak tidak terkontrol bermain medsos justru semakin besar. Orangtua umumnya kurang paham medsos. Lebih pintar anaknya (mengakses teknologi) ketimbang orangtuanya,” jelas Adji.
“Media sosial ini kan digunakan pihak sekolah, untuk menjalankan tugas. Tapi setelah itu digunakan untuk mengakses yang lain mengarah kepada kegiatan negatif. Nah, di situ lemahnya pengawasan orangtua,” tambah dia lagi.
Selama tahun ini, lanjut Adji, kasus PPA menunjukkan tren meningkat tiap bulannya. “Anak melakukan giat positif lebih kecil. Lebih banyak kegiatan di luar rumah. Iya begitu kondisinya,” sebut Adji.
“Mereka nongkrong. Alasan terbesar adalah mengerjakan tugas sekolah bersama teman-teman. Setelah ngumpul dengan teman, bukan cuma tugas sekolah yang dikerjakan tapi hal lainnya mengarah ke hal negatif,” ungkapnya lagi.
Samarinda di Posisi Teratas
Dari 300-an kasus terkait PPA di Kalimantan Timur, kota Samarinda di posisi teratas terbanyak. Menurut Adji, pengawasan, perhatian dan sosialisasi pemerintah masih minim. “Motivasi untuk terus sosialisasi minim. Sehingga pemahaman pentingnya PPA terhadap masyarakat juga lemah,” jelas Adji.
Adji mengingatkan, kegiatan pemahaman dan sosialisasi untuk menekan angka kasus PPA tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan banyak pihak. “Semua harus terlibat, bersama-sama turun menggandeng pegiat sosial peduli perempuan dan anak,” tegas Adji.
Untuk itu, Adji menyimpulkan, di masa pandemi Covid-19 saat ini potensi terjadinya kasus PPA sangat besar. Bahkan, korban PPA berasal dari anak usia SD dan SMP.
“Perlahan, harus terus disosialisasikan soal sangat pentingnya PPA itu. Pendidikan di sekolah juga penting, agar anak lebih banyak waktu belajar di sekolah. Terus sosialisasikan soal PPA semampu kita selama pandemi ini. Baik ke sekolah, hingga di tingkatan kelurahan. Tujuannya, untuk meminimalisir kegiatan negatif anak selama di rumah,” demikian Adji.
Penulis : Saud Rosadi | Editor : Saud Rosadi
Tag: KaltimKementerian PPAPerlindungan AnakPerlindungan PerempuanSamarinda