SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Menjelang dimulainya seleksi untuk mengisi jabatan direksi dan pengawas atau komisaris  baru di perusahaan daerah (Perusda) milik Pemerintah Provinsi Kaltim, anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengingatkan pentingnya panitia seleksi (pansel) menghindari praktik nepotisme dalam menyeleksi orang-orang yang akan diangkat jadi pengurus (direksi dan pengawas, atau komisaris) Perusda.

“Momen ini sangat penting menentukan arah pengelolaan Perusda ke depan. Harus diisi oleh orang-orang yang betul-betul profesional, bukan karena relasi kekeluargaan atau kedekatan pribadi,” ujar Sapto  menjawab Niaga.Asia, Minggu (18/5).

Sapto mengakui bahwa selama hampir dua periode dirinya duduk di Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi ekonomi dan keuangan, kinerja Perusda Kaltim masih jauh dari harapan.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim ini, kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim.

“Intinya saya sudah hampir dua periode di komisi II, hampir semua tidak maksimal. Pengurus Perusda sudah saatnya diserahkan kepada ahlinya,” jelasnya.

Ia menyoroti pentingnya prinsip the right man in the right job sebagai kunci dilakukannya perbaikan pengelolaan Perusda.

Merespons kekhawatiran publik terhadap kemungkinan munculnya praktik nepotisme dalam rekrutmen jajaran direksi dan pengawas atau komisaris Perusda, sebuah pola yang kerap dikritik karena berdampak buruk terhadap kinerja lembaga, Sapto menegaskan, orang yang punya kompetensi yang paling diperlukan Perusda.

“Orang yang tidak kompeten jangan dipaksakan, karena sudah pasti tidak profesional,” terangnya.

Sapto menegaskan bahwa Perusda harus menjadi ‘tombak’ dalam meningkatkan PAD Kaltim. Karena itu, ia meminta Gubernur Rudy Mas’ud untuk mengambil sikap tegas dan cermat dalam menentukan arah pengelolaan Perusda di masa depan.

“Kita tunggu kebijakan Pak Gubernur. Apakah akan ada penyegaran atau langkah lain. Yang pasti, jangan sampai jabatan-jabatan strategis ini dijadikan tempat menampung orang-orang yang hanya berdasarkan kedekatan,” tuturnya.

Menurut Sapto, tanpa perbaikan dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola, Perusda akan terus menjadi beban dan gagal memberi manfaat yang signifikan bagi pembangunan daerah.

“Ini menjadi perhatian kita,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Perusda Kaltim