SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur dalam menghadapi tantangan dan peluang dari hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tidak ada kendala berarti dengan Otorita IKN (OIKN), namun justru tantangan terbesar ada pada kesiapan para pelaku usaha lokal.

“OIKN itu tidak ada masalah. Sekarang justru bagaimana kita menyiapkan UMKM kita agar sesuai standar. Karena yang akan datang ke Kalimantan Timur bukan hanya masyarakat lokal, tapi juga dari mancanegara. Artinya, semua produk yang kita tampilkan harus terstandarisasi,” tegas Sapto saat di hubungi, Jumat (25/4/2025).

Menurut Sapto, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan, pembinaan, dan sertifikasi terhadap para pelaku UMKM.

Produk yang ditawarkan, kata dia, tidak bisa lagi mengandalkan asumsi “asal laku”. Semuanya harus berbasis standar mutu nasional dan internasional.

“Mulai dari bahan baku beli di mana, simpan di mana proses produksinya bagaimana, sampai ke higienitasnya. Harus jelas. Harus ada IRT, label halal, SNI, semua lengkap. Ini bukan sekadar jualan, ini soal citra daerah ke mata dunia,” ungkapnya.

Sapto menekankan bahwa UMKM harus naik kelas, tidak bisa lagi beroperasi dengan cara lama. Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari transformasi ini.

“Masyarakat tidak bisa lagi berpikir, ‘begini saja sudah laku kok.’ Tidak bisa. Kita harus ubah mindset itu. Naik kelas artinya tidak cuma tampilan produk, tapi juga legalitas, manajemen usaha, hingga kesiapan ekspansi ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Terkait dengan akses permodalan, Sapto menyampaikan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara) telah siap untuk memberikan dukungan kepada UMKM yang sudah memenuhi standar.

“BPD sudah menyampaikan ke kita, kalau UMKM dibina dan sudah memenuhi standar, mereka siap bantu dari sisi pembiayaan. Bahkan soal bunga pun sangat bisa dibicarakan, karena ini untuk rakyat Kalimantan Timur,” jelasnya.

Sapto mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga komunitas UMKM, untuk bersinergi dalam mempercepat proses penguatan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

“Jangan sampai kita jadi penonton di rumah sendiri. IKN hadir harus jadi momentum bagi UMKM Kaltim untuk naik kelas dan eksis secara global. Dan itu butuh kerja bersama, bukan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: UMKM