SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Lima kecamatan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berhadapan langsung engan Sabah, Malaysia dalam tiga tahun terakhir, dari tahun 2015-2017 sudah menerima dana pengembangan infrastruktur permukiman masyarakat sebesar Rp163 miliar lebih.
Hal itu dikatakan Gubernur Kalimantan Utara DR. H Irianto Lambrie usai melakukan kunjungan ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan dan melihat langsung beberapa fasilitas yang dibangun dengan dana pengembangan infrastruktur permukiman masyarakat.
Selama di Sebatik, Kamis (15/02) gubernur didampingi Wakil Bupati Nunukan, H faridil Murad dan petugas satuan kerja (Satker) dari Pemprov Kaltara. fasilitas yang ditinjau gubernur antara lain ruang terbuka publik, jalan lingkungan, rehab rumah warga , dan lainnya. Setelah pemekaran, di Pulau Sebatik dengan luas 246 kilometer per segi sekarang ada lima kecamatan, yakni Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Timur, Utara, dan Sebatik Tengah.
Menurut gubernur, infrastruktur permukiman yang sudah dibangun dengan dana Rp163 miliar tersebut dalam tiga tahun terakhir mencakup pula pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih, penampungan air, pemasangan IPAL (instalasi pengelolaan air limbah), pengerjaan jalan lingkungan, serta sejumlah jembatan.
“Semua kegiatan tersebut telah selesai, dan sebagiannya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Pada 2018 diharapkan masih terus berlanjut untuk beberapa kegiatan di sektor ini (infrastruktur lingkungan). Baik yang didanai melalui APBD, maupun APBN,” kata Irianto.
Selain infrastruktur pemukiman, gubernur juga sempat meninjau rumah warga yang dibantu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2017. Salah satu rumah yang saya kunjungi adalah milik Kamaruddin yang berada di daerah Sungai Limau. Rumah Kamaruddin merupakan satu di antara puluhan rumah warga kurang mampu lainnya yang mendapatkan bantuan rehab rumah oleh pemerintah.
Baik pemerintah provinsi melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maupun dari pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BSPS bertujuan membantu membiayai perbaikan atau renovasi rumah warga miskin yang tersebar di berbagai daerah di Kaltara. Pada 2017, dari program tersebut telah terealisasi sebanyak 1.805 unit rumah yang direnovasi se Kaltara. Di Sebatik sendiri ada 132 unit.
Dana untuk bantuan perbaikan rumah ini bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. Dengan rincian, dana APBN mengakomodir 1.500 unit rumah. Lalu APBD Provinsi Kaltara mengakomodir 305 unit.
Pembiayaan renovasi rumah 1.500 unit oleh APBN senilai kurang lebih Rp 27,3 miliar, dengan alokasi kurang lebih Rp 15 juta per rumah, didasarkan pada penelusuran terhadap data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
“Patut kita syukuri, banyak alokasi anggaran yang diberikan ke Sebatik. Baik dari APBD maupun APBN. Selain atas usulan dan komunikasi intensif oleh gubernur dan jajarannya dengan pusat, posisi geografis di daerah perbatasan dan merupakan pulau terluar, menjadikan Sebatik banyak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Utamanya dari pusat,” ungkap Irianto.
Ia berharap, sinergisitas antara daerah dan pusat terus berjalan, dalam membangun wilayah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk di Pulau Sebatik, yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. (001)