SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Komisi III DPRD Kalimantan Timur punya tradisi baru, menggelar rapat kerja tertutup dengan mitra strategisnya. Misalnya, hari Selasa (10/3/2020), Komisi III yang membidangi infrastruktur ini tiga kali menggelar rapat tertutup dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perkim, H Taufik Fauzi.
Rapat tertutup pertama, dilangsungkan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dan anggotanya di ruang rapat komisi. Mitra yang hadir adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perkim, H Taufik Fauzi dengan stafnya dari Bidang Binamarga.
Ditengah rehat, unsur pimpinan dan anggota Komisi III bersama Taufik Fauzi juga mengadakan rapat tertutup di ruang kerja ketua Komisi III. Rapat tertutup berlanjut untuk ketiga kalinya di ruang rapat komisi, yang hadir Taufik Fauzi dengan stafnya dari Bidang Cipta Karya.
Disela-sela ishoma, tidak diperoleh keterangan dari peserta rapat tentang topik yang dibahas. Taufik Fauzi yang ditanya hanya mengatakan akan memberikan penjelasan seusai rapat. Tapi dipertengahan rapat ketiga, Taufik meninggalkan ruang rapat duluan, sehingga yang rapat dengan komisi III hanya Kabid Cipta Karya, Rahmat Hidayat.
“Saya ada keperluan ke Tenggarong,” kata Taufik kepada Niaga.Asia tanpa memberikan keterangan akan hal-hal yang dibahas dengan Komisi III DPRD Kaltim.
Muspandi dari Fraksi PAN dan Syafruddin dari Fraksi PKB yang sama-sama anggota Komisi III DPRD Kaltim ketika ditanya kebiasaan komisinya mengadakan rapat tertutup, membantah rapat yang diadakan dengan Dinas PUPR dan Perkim tertutup. “Ngak ada rapat tertutup, mungkin wartawan tak bisa ikut mendengarkan karena ruangan terbatas,” katanya.
Tapi ketika rapat ketiga dengan Bidang Cipta Karya dibuka kembali, ketika wartawan berada dalam ruangan rapat komisi, Ketua Komisi III, Hasanuddin Mas’ud dan Taufik Fauzi kembali menyatakan rapat tertutup dan wartawan diminta meninggalkan ruang rapat.
Beberapa anggota Komisi III lainnya yang ditanya Niaga.Asia mengatakan, yang dibahas dalam rapat sebetulnya progres APBD Kaltim Tahun 2020 senilai Rp1,4 triliun di Dinas PUPR dan Perkim, tapi baru 2 paket dalam proses lelang, padahal ini sudah Triwulan III. (001)
Tag: DPRD Kaltim