Sekda Bontang: ASN Wajib Netral di Pilpres dan Pileg 2019

aa
Sekda Kota Bontang, Artahnan. (Foto Ismail)

BONTANG.NIAGAASIA-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang Artahnan mengingatkan kembali ASN (Aparatur Sipil Negara) meski mempunyai hak pilih tapi wajib netral di masa-masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, serta di pemilihan anggota legislatif tahun 2019. ASN yang melanggar bisa terkena sanksi pelanggaran kode etik hingga pemecatan.

Hal  itu disampaikan  Artahnan saat pelaksanaan Simulasi Sispamkota Ops Mantap Brata Mahakam 2018 di Lapangan Bessai Berinta. Rabu (26/9) pagi.

“Saya menghimbau kepada para ASN di lingkup Pemkot Bontang untuk tetap netral saat pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada April 2019 mendatang. Jika ingin ikut berkampanye dapat menanggalkan sementara atau mengambil izin di instansi dimana bertugas,” ujarnya.

Dijelaskan Sekda, ASN yang berada di lingkup Pemerintah Kota Bontang, harus bersikap netral dalam Pilpres dan Pileg. Apabila melakukan pelanggaran ancamannya hukumannya dipecat.

ASN harus menjunjung tinggi netralitas agar terbebas dari intervensi golongan maupun partai politik. “Jika pelaksanaannya nanti ditemukan ASN atau terlibat politik, pasti akan dijatuhi sanksi. Bentuknya, sanksi kode etik hingga pemecatan,” terang Artahnan.

Aturan ASN wajib nentral sudah diatur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur dalam surat  surat nomor: B/71/M.SM.00.00/2017  tertanggal 27 Desember 2017. Surat itu telah dikirim kepada para pejabat negara mulai menteri Kabinet Kerja hingga gubernur, bupati dan wali kota untuk dilaksanakan.

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, juga ditegaskan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tutur Artahnan sembari mengingat isi surat dari MenPAN RB. “PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegasnya. (005)