Sekda Ikuti Rakoor Evaluasi APBD 2021 dan Persiapan APBD 2022

OPD 

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Sekretaris Daerah (Sekda) kota Samarinda Dr Sugeng Chairuddin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi APBD tahun anggaran 2021 dan Persiapan APBD tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara daring, Jumat (24/12/2021).

Dalam kesempatan itu, Sekda Samarinda mengikuti dari ruang kerjanya didampingi kepala Bappeda Samarinda Ananta Fathurazzi, kepala BPKAD Ibrohim, kepala Bapenda Hermanus Barus dan kepala Inspektorat Samarinda Mas Andi Suprianto.

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Agus Fathoni. Narasumber pada Rapat Koordinasi kali ini adalah Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementeriam Keuangan Agung Widiadi dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP-RI Edi Mulia.

Dalam arahannya Agus menyampaikan penyebab rendahnya realisasi anggaran diakhir tahun diantaranya pada umumnya karena tagihan dari pihak ketiga baru disampaikan pada akhir tahun.

“Selain itu, belum bisa segera direalisasikan transfer DAK dan DAU tahap terakhir karena menunggu proses administrasi dan dokumen pertanggungjawaban sebagai dasar pengajuan pencairan dana, kegiatan gagal lelang atau putus kontrak atau terjadi penundaan bayar (kurang bayar) karena diberikan  kesempatan 50 hari kelender sampai dengan pekerjaan selesai,” katanya.

Beberapa kegiatan belum selesai karena masalah teknis diantaranya  pembangunan jalan karena pembebasan lahan yang belum selesai.

Menghadapi penyebab rendahnya realisasi anggaran diakhir tahun ini, solusi jangka pendek yang disampaikan Agus, diantaranya, setiap OPD melakukan langkah inovatif dan kreatif dengan tetap berpedoman pada Peraturan perundang-Undangan.

Kemudian lanjutnya OPD mempercepat realisasi penggunaan anggaran kesehatan termasuk penanganan pandemi Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan dan bidang kesehatan lainnya yang prioritas.

“Segera merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) terutama untuk pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengamanan sosial atau pemulihan ekonomi beserta dampaknya, mempercepat penyelesaian pencairan insentif tenaga kesehatan di Daerah yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta mempercepat penyelesaian pembayaran atas tagihan belanja pengadaan barang/jasa sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan dan/atau termin terakhir sesuai perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga,” tandasnya. (adv)

Tag: