SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Penjelasan Sekda Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni terkait pembelian Lexus dengan anggaran Rp8,5 miliar untuk Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tidak dapat diterima netizen, bahkan netizen balik membully Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni berargumen mobil Lexus dibeli, karena diyakini dapat mengantar gubernur melakukan kunjungan kerja kemana saja, termasuk jauh ke pedalaman Kalimantan Timur.
Sambil tergagap-gagap Sri Wahyuni menegaskan, gubernur kalau ingin meninjau suatu lokasi, gubernur ingin benar-benar sapai ke lokasi yang dimaksud.
Menanggapi penjelasan Sekda Kaltim, netizen Darman Bin Jamal menyebut; “alasan dibuat-buat aja jadinya. Kami2 yg paham dunia 4×4, biasa ke pedalaman ya malah tepok jidat dengar alasan ini. Land Cruiser pun sudah lebih dari cukup, mewahnya dapat, fungsinya dapat. Tinggal sedikit upgrade. Kalau memang itu tujuannya. 🤦🏻♂️ Lagipula dari sisi perawatan pun bakal ribet dan sangat mahal mobil 8,5 M itu. Secara fungsi (jika memang itu tujuannya masih mending pilih Pajero sport atau Fortuner),” tulisnya.
Sementara netizen lain Abdul Rifai menimpali dengan menulis; “Memangnya gubernur piknik sekeluarga dlm mobil.tanpa rombongan yg mobilnya biasa aja juga tembus.perbedaan yg bikin nyeleneh.ini sotoy juga yg ngomong.”
Sedangkan Maman mengatakan; “Sekelas pajero sport saya rasa sudah mempuni, apalagi sudah menggunakan ban lapangan, walaupun sekelas lezus klo masih pakai ban kota sama aja pakai zenia😁😁😁.”
Total netizen yang berkomentar sampai 250 orang, lebih dari 95% berkomentar negatif atas pembelian mobil Lexsus yang jadi mbil termahal sepanjang sejarah gubernur Kaltim. Sisanya 5% netizen berkomentar sambil mengolok-olok sekda dan gubernur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Arpan menjelaskan, pengadaan itu bukanlah keputusan mendadak, melainkan agenda lama yang berkaitan dengan status Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kendaraan pendukung kepala daerah diperlukan untuk mendukung aktivitas kenegaraan dan tamu negara.
“Mobil pimpinan tersebut sudah direncanakan pada November 2025, sedangkan kebijakan efisiensi baru berlaku pada 2026,” kata Arpan, dihubungi wartawan.
Menurutnya keberadaan kendaraan operasional yang mumpuni sangat krusial untuk menunjang aktivitas kenegaraan. Mengingat intensitas kunjungan tamu negara ke IKN kian meningkat, kepala daerah memerlukan moda transportasi yang representatif.
Namun, Andi memastikan untuk tahun anggaran 2026 tidak lagi mengalokasikan paket pengadaan serupa sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
“Pengadaan ini sudah lama diagendakan, sejak IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara. Jadi dibutuhkan kendaraan untuk operasional kepala daerah,” sebut Arpan.
Terkait spesifikasi, Andi menyebut kendaraan bermesin 3.000 cc tersebut masih berada dalam koridor ketentuan yang berlaku di daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub), standar kapasitas mesin untuk kendaraan dinas pimpinan memang dibatasi antara 3.000 cc hingga maksimal 4.200 cc.
Mobil senilai Rp8,5 miliar dengan kapasitas mesin 3.000 CC merupakan kendaraan listrik dengan kapasitas baterai 38,2 kWh. Hal ini selaras dengan konsep energi hijau di IKN yang mengedepankan kendaraan ramah lingkungan.
“Ini sesuai kebutuhan kami, terutama untuk operasional menyambut tamu-tamu negara,” terang Arpan.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: Pemprov Kaltimsekda kaltim