TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono mendampingi Anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), Aji Mirni Mawarni, dalam kunjungan kerjanya ke Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Panjaitan, Tenggarong, Selasa pagi (14/10).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program MBG yang kini berjalan di berbagai wilayah di Kutai Kartanegara.
Sunggono pun memberikan apresiasi atas kepedulian dan perhatian Aji Mirni terhadap pelaksanaan MBG di Kutai Kartanegara. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk memastikan program nasional ini terlaksana dengan baik.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mirni, selaku anggota DPD RI, beliau adalah warga Kutai asli yang hari ini melakukan monev terhadap pelaksanaan program MBG,” ujarnya.
Dijelaskan Sunggono, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Satgas MBG hingga ke tingkat kecamatan untuk memperkuat pelaksanaan program. Satgas ini berperan mengawal pelaksanaan MBG di lapangan.
“Hal utama yang ingin saya sampaikan bahwa di Kukar alhamdulillah kita sudah membentuk Satgas MBG sampai ke tingkat kecamatan. Esensinya, kita berharap agar pelaksanaan program ini benar-benar bisa terkawal secara masif dan struktural,” jelasnya.
Sementara itu, Aji Mirni Mawarni dalam kunjungannya menuturkan bahwa program MBG merupakan inisiatif penting Pemerintah Pusat dalam meningkatkan gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan.
Kehadirannya di Kabupaten Kukar kata Mirni, bertujuan untuk memastikan implementasi program tersebut berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Saya mengunjungi dapur MBG, juga sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan manfaat dari MBG ini. Harapannya, kita ingin terus mendukung pemerintah dalam program ini. Karena memang ini program kerakyatan yang harus didukung,” terangnya.
Kendati demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat lagi, terutama setelah munculnya beberapa kasus dugaan keracunan makanan di daerah lain yang sempat mencuat di pemberitaan.
“Ketika banyak pemberitaan terkait keracunan makanan, tentunya ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Karena itu kami turun ke lapangan dalam rangka memperkuat pengawasan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu,” tegasnya.
Selain melakukan pengawasan, Aji Mirni juga membeberkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi sebagai penguat terhadap program MBG agar pelaksanaannya lebih baik di masa mendatang.
Bahkan lanjut dia, pemerintah pusat tengah melakukan monev terhadap dampak positif program tersebut, dan hasilnya diharapkan dapat diketahui dalam dua bulan ke depan.
“Kita tunggulah hasil monev pemerintah pusat ini dua bulan lagi. Kami sangat berharap MBG bisa terus berlanjut dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Wilayah MBG Kutai Kartanegara Nor Syifa Shafira menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG di Kukar resmi dimulai pada 17 Februari 2025.
Selama pelaksanaannya kata dia, program ini terus mengalami berbagai penyesuaian seiring dengan adanya pembaruan petunjuk teknis (juknis) dan regulasi dari pemerintah.
“Karena ini pertama kalinya berjalan, wajar jika ada sejumlah perubahan dan perbaikan, terutama pada aspek keamanan pangan,” tuturnya.
Salah satu ketentuan baru dalam juknis MBG adalah kewajiban setiap dapur untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini dilakukan sebagai jaminan kelayakan dalam penyajian makanan.
Saat ini, dari beberapa dapur MBG yang ada di Kabupaten Kukar beber dia, baru satu yang telah memperoleh SLHS. Sementara tiga lainnya masih menunggu proses penerbitan karena belum seluruhnya beroperasi penuh.
“Yang tiga lainnya masih menunggu karena belum operasional sepenuhnya, jadi belum bisa dilakukan uji food sample untuk proses SLHS,” pungkasnya.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | Advertorial
Tag: MBG