aa
Talk Show, Sekda Samarinda, Dr. H Sugeng Chairddin diapit Ketua PWI Kaltim, Ednro S Efenndi dan Direktur Kaltim Post Grup, H Rusdiansyah Aras. (Foto Intoniswan)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Dr. H Sugeng Chairuddin minta mahasiswa obyektif menilai pembangunan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Samarinda dari tahun ke tahun. Kalau ada yang kurang, jangan dijadikan alasan untuk menihilkan apa yang sudah dikerjakan.

“Dana pembangunan yang ada setiap tahunnya untuk pembangunan sangatlah terbatas. Dari APBD tiapa tahunnya sekitar Rp2,5 triliun, sebesar Rp 1,4 triliun untuk pembangunan dan untuk gaji pegawai dan belanja kantor Rp1,1 triliun. Dana  Rp1,4 triliun itu tidaklah besar karena luas kota yang dibangun 718 km2 dengan jumlah penduduk sudah 750 ribu jiwa,” kata Sugeng Chairuddin dalam acara Talk Show HUT ke-351 Kota Samarinda dan HUT Ke-59 Pemerintah Kota Samarinda di GOR Segiri, Senin (4/1).

Dalam Talk Show Peran Media dalam Pembangunan Kota Samarinda itu,  Kepala Dinas Kominfo Samarinda, Dr. Aji Syarif Hidayatullah juga menghadirkan Ketua PWI Kaltim, Endro S Effendi dan Direktur Kaltim Post Grup, H Rusdiansyah Aras.

Sugeng menyampikan itu menanggapi orasi sejumlah mahasiswa Unmul di sekitar GOR Segiri yang menyebut Pemkot Samarinda sudah gagal dalam membangun Samarinda. Dalam selebaran yang dibagikan mahasiswa juga disebut, Pemkot Samarinda gagal mengatasi banjir, mengatasi gizi buruk, memperbaiki jalan yang rusak, bagunan sekolah yang rusak, dan lainnya. Aktivis kampus tersebut juga sempat berupaya memmebentangkan spanduk di lokasi talk show, tapi berhasil digiring keluar oleh panitia.

“Tadi panitia sudah menawarkan kepada adik-adik mahasiswa itu untuk duduk di jajaran kursi undangan, tapi memilih berdemo. Kalau tadi duduk kan bisa ikut dalam dialog. Saya siap berdialog dengan siapa saja, asal obyektif. Jangan bagi-bagi selebaran yang menihilkan apa yang sudah dikerjakan pemerintah,” kata Sugeng.

aa
Talk Show dihadiri sejumlah kepala dinas, camat, dan lurah, serta wartawan dari berbagai media. (Foto Intoniswan)

Menurutnya, dalam tiga tahun masa jabatan kedua Walikota Samarinda, Pak Syaharie Jaang, utang Pemkot Samarinda yang dulu nilainya Rp1,3 triliun, pada tahun ini sudah bisa dilunasi sambil mendanai juga pembangunan infrastruktur pemerintahan, sarana dan prasarana untuk publik.

“Kita suda melakukan semenisasi jalan lingkungan ratusan kilometer, begitu pula dengan perbaikan drainase,” ujarnya. “Pemkot juga sudah membangun kantor camat dan lurah agar masyarakat nyaman ketika meminta pelayanan,” tambahnya. Capain RPJMD Samarinda 2016-2021 pada akhir tahun 2018, rata-rata untuk semua sektor  60%, sisanya 40% akan dikerjakan dalam 24 bulan ke depan, “Target Pak Wali, capaian RPJMD diakhir masa jabatannya di atas 90%,” ungkap Sugeng.

Sugeng juga minta mahasiswa kalau mengkritik pemerintah menunjukkan data dan fakta. Kalau ada balita kurang gizi, tunjukkan dimana tempat tinggalnya dan jumlahnya supaya Dinas Kesehatan memberikan layanan pemulihan gizi. “Jangan bilang banyak balita kurang gizi, tapi tidak tahu persis jumlahn ya maupun tempat tinggalnya,” ucapnya.

Begitu pula dengan sekolah yang rusak, kasih tahu lokasinya dimana. “Setahu saya bangunan sekolah sebgain besar sudah bangunan permanen. Kalau masih ada bangunan sekolah dari kayu, toh kondisinya masih layak,” tambah Sugeng.

Khusus masalah banjir, Sugeng menyebut juga ditangani serius menggunakan dana yang jumlahnya juga terbatas. Banjir di Samarinda ini karena kesalahan bersama, apakah itu warga maupun pemerintah. Masyarakat suka membuang sampah ke parit sampai air tidak bisa mengalir. Kemudian pada awal tahun 2000-an, saat kendaraan bermotor tumbuh pesat, pemerintah melebarkan jalan dengan menguruk parit. Jalan tambah lebar tapi parit menjadi kecil.

“Pada tahun 1990-an, kota Samarinda masih mempunyai kawasan resapan air antara 9-10% dari luas kota Samarinda, sekarang kawasan resapan air tinggal 3-4%. Makanya banjir menjadi meluas kemana-mana. Sekarang untuk mengatasi banjir, pemerintah perlu membebaskan  tanah  masyarakat untuk parit dan kolam retensi, tapi warga menolak melaps tanahnya kalau tidak dibayar mahal,” katanya. (adv)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *