NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Sekitar 232 kepala keluarga (KK) di 3 desa di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sejak bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2021 belum menerima transfer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), karena saldo di rekening bank mereka masih nol rupiah.
“Dari 10 desa di Sembakung, baru 3 desa melaporkan saldo nol yang jumlah penerimanya sekitar 232 penerima. Data dari 7 desa lainnya belum masuk,” kata Kepala Seksi Sosial Ekonomi Pendapatan, Kecamatan Sembakung, Samsun S Abajia pada Niaga.Asia, Selasa (11/01/2022).
Laporan penerima BPNT dan PKH saldo rekeningnya nol rupiah terhitung selama 1 tahun menjadi topik pembahasan dalam kunjungan Menteri Sosial Tri Rismaharini di lokasi banjir Desa Atap, Kecamatan Sembakung pada 8 Januari 2022.
Samsun menerangkan, awalnya Pemerintah Kecamatan Sembakung menerima laporan dari sejumlah warga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial yang sejak awal hingga akhir tahun belum menerima bantuan yang transfer dan bentuk uang.
Bahkan lanjutnya, ada beberapa warga miskin yang memiliki kartu BNKT maupun PKH tidak lagi menerima bantuan sejak Maret 2019 – 2020 dan 2021. Keadaan ini sulit dijelaskan karena nama-nama penerima bansos ditentukan pusat.
“Karena kami yang berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi masyarakat tahunya kecamatan bertanggungjawab, sedangkan kami sendiri susah menjelaskan,” sebut Samsun.
Kedatangan Mensos di lokasi banjir menjadi momen tepat menyampaikan persoalan, apalagi Mensos menunjukan perhatian khusus terhadap penyaluran dan data penerima bansos.
Saat ini, kata Samsun, petugas pendamping bansos bersama pihak kecamatan sedang mengkroscek dan menghitung data penerima saldo nol yang diperkirakan untuk 10 desa mencapai lebih 300 orang.
“Kalau BPNT per bulan sebesar Rp 200.000 yang dicairkan dalam bentuk sembako, PKH per triwulan (3 bulan) Rp 1.200.000, kasus saldo nol PKH lebih sedikit dari BPNT,” terangnya.
Jumlah penerima bansos yang telah memiliki kartu di Kecamatan Sembakung, sebanyak 1.082 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), selebihnya masih banyak keluarga miskin yang sudah terdata namun belum menerima kartu.
Dari hasil penelitian sementara, terdapat selisih atau perbedaan penulisan digit nama maupun kesalahan Nomor Induk kependudukan (NIK) yang kemungkinan akibat kekeliruan pengetikan dari pusat.
“Kesalahan berkaitan data sudah kita lakukan perbaikan dan hasil perbaikan dikirimkan kembali ke mensos,” tuturnya.
Samsun mengapresiasi perhatian Mensos yang turun langsung membuktikan pengecekan saldo nol, Risma sempat mempertanyakan alasan dan bahasa penekanan kepada petugas bank mandiri yang selama ini ditunjuk sebagai rekaman penyaluran.
Risma sempat mengutarakan keinginannya merubah sistem menyalurkan bansos lewat kantor pos, terutama bagi daerah-daerah terpencil dan pedalaman yang jelas tidak terjangkau bank mandiri.
“Penyaluran lewat bank agak ribet, Sembakung belum ada kantor Bank Mandiri, jadi petugas bank dari Malinau yang datang ke Sembakung,” terangnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: Bansos Nunukan