SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Hingga Semester I 2024 satuan-satuan kerja yang ada di instansi vertikal di Kalimantan Timur (Kaltim) baru merealisasikan APBN sebesar Rp28,69 triliun, atau 31,44 persen dari target Rp91,25 triliun.
Sedangkan penerimaan pajak dari Kaltim hingga Semester I 2024 baru Rp17,26 triliun atau 36,30 persen dari target Rp47,55 triliun.
Hal itu diungkap Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Kaltim, M Syaibani saat menjadi pembicara di kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kaltim yang diselenggarakan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim di Hotel Fugo, Rabu (17/7/2024) siang.
Syaibani juga menginformasikan, pada tahun 2024-2026 Provinsi Kaltim memperoleh alokasi dana sebesar USD 4,7 juta yang bersumber yang diterima Indonesia dari RBP GCF sebesar USD 103,8 juta untuk pengurangan emisi tahun 2014-2016 sebanyak 20,3 juta ton CO2e.
Kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kaltim dibuka Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, sedangkan sebagai narasumber adalah Bayuadi, deputi kepala perwakilan BI Kaltim, Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Kaltim, M Syaibani, dan Wahyu Gatut Purboyo, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Dala kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kaltim ini, Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto mengundangkan pelaku usaha yang tergabung di sejumlah organisasi, para pimpinan SKPD dan dari instansi vertikal, kalangan akademisi, dan sejumlah pemimpin redaksi media massa.
Menurut Syaibani, realisasi penggunaan APBN di Kaltim dan penerimaan pajak di Kaltim hingga Semester I 2024 adalah gambaran dari aktivitas proyek APBN di lapangan dan kondisi ekonomi terkini.
“Seluruh komponen penerimaan negara mengalami penurunan kecuali PNBP,” katanya. Sedangkan realisasi belanja negara didominasi belanja pembangunan IKN dan TKD.
Meski demikian, lanjut Syaibani, pengeluaran pemerintah rata-rata berkontribusi sebesar 4,7% dari PDRB Kaltim. Pertumbuhan ekonomi di Kaltimsangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan yangberkontribusi sebesar 43,7%dari PDRB Kaltim. APBN menjalankan fungsi counter cyclical selama pandemi Covid-19.
Menurut Syaibani, alokasi maupun realisasi belanja Pemerintah Pusat di Kaltim mengalami pertumbuhan yang signifikan didorong oleh alokasi pembangunan IKN. Sebelum 2023, belanja negara difokuskan untuk penanganan Covid-19.
“Sedangkan alokasi maupun realisasi TKD di Kaltim mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022-2023 akibat windfall komoditi batubara pada periode sebelumnya,” ujarnya.
Disebutkan pula, Total Pagu K/L Kaltim Rp 45,21 triliun sampai dengan Juni 2024. Alokasi APBN IKN per Juni 2024 Rp 42,54 triliun. Realisasi APBN IKN per Juni 2024 : Rp 8,72 triliun.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: apbn 2024