KARANGAN.NIAGA.ASIA – Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan wilayah pesisir, yang dipimpin Bupati Kutai Timur Ismunandar, berlanjut ke Kecamatan Karangan. Musrenbang Kecamatan Karangan digelar di BPU Desa Batu Lepoq Bawah, Karangan, Selasa (11/2).
Pada kesempatan itu, Ismunandar menyampaikan, Musrenbangcam merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap tahun. Namun untuk tahun ini, semua usulan dari kades dan Camat bakal menjadi prioritas utama.
“Karena apabila diusulkan di tengah jalan, tidak akan muncul di sistem (tidak diterima). Begitu pula pokok pikiran anggota DPRD, segera diusulkan dalam Musrenbang ini,” kata Ismunandar.
Dia menerangkan, tahun 2020 ini menjadi tahun terakhir (satu periode jabatan Bupati) masa kepemimpinan, diamanahi untuk menyusun program pembangunan 2021. Maka dari itu, dia berharap semua program infrastruktur prioritas yang ada di kecamatan Karangan, jika belum selesai, harus dilanjutkan dan tuntaskan.
Sementara itu, Camat Karangan Matnuh melihat perkembangan Karangan masih perlu dukungan pembangunan. Maka dari itu, mewakili seluruh masyarakat, dia meminta skala prioritas pembangunan adalah infrastruktur dasar. Salah satunya pembangunan kantor Camat, beserta alun-alun kecamatan Karangan.
“Kami sepakat untuk skala prioritas pembangun alun-alun beserta kantor Camat yang baru. Dan terakhir, memasukkan usulan perlengkapan TP PKK kecamatan,” kata camat.
Ketua DPRD Kutim Encek UR Firgasih mengatakan, APBD Kutim di 2020 ini telah dia bahas bersama jajarannya. Fokusnya tetap, yakni memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dia lantas meminta doa seluruh masyarakat agar APBD tetap stabil. Firgasih pun menegaskan, semua usulan-usulan yang dirembukkan dalam Musrenbang Karangan ini bakal diperjuangkan.
“Mudahan anggaran kita stabil. Saya juga mewakili anggota DPRD memberikan serapan aspirasi dari satu usulan kepada desa-desa yang ada di Karangan. Nilainya Rp500 juta per desa. Jadi, dari 7 desa saya gelontorkan Rp3,5 miliar,” jelas Firgasih.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kutim Edward Azran menyampaikan, di tahun lalu dan seterusnya, kerugian finansial itu dalam audit disamakan dengan kesalahan bidang perencanaan. Hal itu merupakan bagian dari kerugian negara. Maka dari itu, Bappeda pun telah menyiapkan tiga sistem untuk meng-input perencanaan pembangunan.
“Yaitu sistem Sincan, diharapkan semua usulan yang akan diaudit, di-input dalam sistem. Jadi semua menjadi akuntabel, terbuka, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya lagi.
Kedua adalah sistem e-budgeting, dan terakhir sistem krisna. Jadi nantinya, Bappeda Kutim hanya memperhatikan segala usulan yang berasal dari Musrenbang.
Untuk diketahui, kegiatan itu dihadiri Asisten Pemkesra Suko Buono beserta jajaran ASN eselon I, III dan IV, Ketua Stiper Kutim Prof Juraemi, unsur koordinasi pimpinan kecamatan, beberapa anggota DPRD Kutim, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga sekitar. (hms7)