NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Kelompok mahasiswa Nunukan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Nunukan, menyampaikan bahwa mereka membela kepentingan rakyat, mendukung dicabutnya pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI.

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pagi di Tugu Dwikora Nunukan terus meluas hingga ke gedung DPRD Nunukan, teriakan orasi menggema meminta anggota DPRD Nunukan, hadir menerima kedatangan mahasiswa.

“Kami datang membela kepentingan rakyat, kami ingin suara rakyat didengar karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia,” kata salah satu orator unjuk rasa, Herdian Anugerah, Senin (01/09/2025).

Selain menolak tunjangan perumahaan, mahasiswa mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menuntut revisi UU Pemilu, sekaligus menekan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.

Herdian menerangkan, awal kemarahan rakyat tidak lepas dari keinginan anggota DPR -RI ingin menaikan tunjangan tanpa peduli terhadap kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit. Sementara ada buruh yang menuntut upah layak.

“Sikap provokatif anggota sejumlah anggota DPR semakin menambah kekecewaan rakyat, mereka seakan tidak bersalah dan malah merendahkan derajat rakyat,” bebernya.

Unjuk rasa yang membawa rentetan persoalan mulai dari meninggalnya Affan Kurniawan, ojol terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob semakin memperluas kemarahan rakyat dari aksi damai menjadi anarkis pengrusakan hingga penjarahan.

Sentil kinerja DPRD

Tidak hanya persoalan nasional, mahasiswa menyentil kinerja anggota DPRD Nunukan yang mangkir menghadiri rapat paripurna dan saling tunjuk hanya karena gara-gara proyek Pokok Pikiran (Pokir).

“Sejak tahun 2017 tunjangan perumahan anggota DPRD Rp 20 juta per bulan atau total Rp 140 juta per tahun. Kontrakan dimana ada Rp 140 juta per tahun di Nunukan,” terang Herdian.

Mahasiswa juga mempertanyakan kasus Kasat Narkoba Polres Nunukan yang tertangkap edarkan sabu, kasus menghebohkan ini semakin tidak jelas karena sampai hari ini belum ada penjelasan lengkap dari kepolisian.

Begitu pula kasus ketua DPRD Nunukan yang dilaporkan melakukan pemukulan masyarakat menggunakan pipa paralon, kasus viral ini hilang begitu saja apakah hukum di Indonesia tajam kebawah dan tumpul ke atas.

“Kami minta kejelasan dari kepolisian dan anggota dewan. Kami datang disini menyuarakan suara rakyat yang meminta keadilan dan kejelasan,” bebernya.

Sejumlah anggota DPRD yang menerima kedatangan aksi unjuk rasa menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kepedulian mahasiswa terhadap persoalan bangsa maupun berbagai kondisi di daerah Nunukan.

“Terima kasih sudah menggelar unjuk rasa damai, DPRD adalah rumah kita, gedung ini milik kita dan kursi-kursi DPRD adalah amanah dari rakyat,” terang Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah.

Segala kebijakan yang lahir dari meja-meja DPRD Nunukan, adalah bentuk perjuangan yang diberikan anggota DPRD terhadap aspirasi rakyat, namun ternyata kinerja ini belum mampu membuat masyarakat puas.

Selaku pimpinan dan mewakili anggota DPRD Nunukan, Arpiah berkomitmen akan menyerap dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa, baik rekomendasi maupun penolakan dari pemerintah daerah.

“Kehadiran mahasiswa menjadi pengingat kepada DPRD untuk bekerja lebih keras lagi, jujur dan memprioritaskan rakyat,” ucapnya.

DPRD memastikan segala bentuk disampaikan hari ini tidak berakhir sampai di pintu gerbang kantor DPRD Nunukan, hal-hal pokok permintaan mahasiswa akan diperjuangkan sebagaimana kebutuhan bersama.

“Mari sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, berbeda pendapat hal biasa, tapi persatuan harus tetap terjaga,” tutupnya.

Penulis: Budi Anshori | Editor: Intoniswan

Tag: Unjuk Rasa