SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim mengevaluasi kinerja DPRD periode 2019-2024. Hasilnya, absensi atau tingkat kehadiran dalam kegiatan kedewanan jadi sorotan.
Demikian disampaikan Seno Aji, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, belum lama ini. Setidaknya, sebut Seno, ada 4 anggota dewan yang sempat 3-4 kali berturut-turut tidak hadir dalam kegiatan.
“Masalah absensi anggota dewan menjadi fokus BK di tahun 2019. Tercatat 4 anggota DPRD sudah mendapat semacam teguran,” kata dia.
Namun demikian, menurut Seno, belum ada yang melakukan pelanggaran melebihi peraturan tata tertib (tatib), yakni 6 kali berturut-turut tidak mengikuti kegiatan. Untuk itu, pihaknya meminta kepada masing-masing fraksi, untuk lebih mendorong anggotanya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan kedewanan.
Kendati demikian, Seno masih enggan menyebutkan identitas keempat anggota dewan tersebut. “Adalah. Kita sudah sampaikan ke fraksi masing-masing, agar bisa lebih aktif lagi. Karena tahun depan juga, kita akan mengagendakan BK Award,” jawabnya.
Untuk diketahui, BK DPRD Kaltim bakal memberikan BK Award, meski masih akan dibicarakan saat Paripurna berikutnya. Lebih lanjut, politisi Gerindra itu menjelaskan, sedikit memberi bocoran terkait kriteria penilaian penerima BK Award kepada awak media.
“Yang pertama tentu saja tentang absensi. Absensi ini tidak hanya di rapat Paripurna, tetapi juga di rapat komisi dan rapat badan. Dari sana kita akan buat absensi yang terbaik. Yang kedua kita akan menilai dari keaktifan anggota Dewan melakukan tanya jawab di persidangan, dengan konsituen yang ada dan kita akan melihat dari hasil reses yang dilakukan,” terangnya.
Seno mengaku, pertimbangan mengadakan BK Award ini bermula dari kunjungan DPRD Kaltim ke DPRD Jawa Tengah. Tahun 2019 lalu, tingkat kehadiran anggota Dewan di Jateng mencapai angka 90 persen.
“Rencana ini memang terbilang baru, kita mencoba mengadop hal ini dari DPRD Jateng dan hasilnya sungguh bagus. Dimana anggota-anggota Dewan yang ada di Jateng sekarang dalam mengikuti persidangan baik persidangan komisi maupun persidangan paripurna, mencapai diangka 90 persen tingkat kehadirannya. Ini yang akan kita pacu agar anggota Dewan di Kaltim mengikuti hal tersebut,” tutupnya. (009)