SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) ke daerah hingga 50 persen. Pemangkasan itu diperkirakan akan berdampak pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kaltim yang semula diproyeksikan mencapai Rp21 triliun pada 2025, kini diperkirakan menyusut drastis menjadi hanya Rp18 triliun di tahun 2026.
Dengan kurangnya APBD ini tentunya berdampak pada percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Kaltim berencana menggandeng perusahaan swasta yang bergerak di sektor pertambangan untuk menopang kekurangan itu.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerangkan, dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran ini, memaksa pemerintah daerah untuk kembali melakukan efisiensi dan fokus pada program-program prioritas.
“Program unggulan seperti pendidikan gratis jenjang SMA/SMK dan jenjang S1-S3,” kata Seno, di Hotel Puri Senyiur, Jalan Ruhui Rahayu I Samarinda, Senin 25 Agustus 2025.
Program unggulan lainnya seperti kesehatan gratis, makan bergizi gratis, wifi gratis, gratis biaya administrasi kepemilikan rumah, serta umrah dan perjalanan religi gratis untuk marbot dan penjaga rumah ibadah.
Meskipun DBH terpangkas, Seno menegaskan program unggulan yang menyentuh langsung masyarakat tidak akan dihentikan.
“Kita tahu program itu membutuhkan anggaran yang cukup. Karena itu kita coba agar bagaimana pihak swasta melalui CSR, bisa mempunyai makna yang besar untuk pembangunan Kaltim,” ujar Seno.
Salah satu kontribusi swasta yang dilirik berasal dari sektor pertambangan. Dengan produksi batu bara mencapai 370 juta ton per tahun, kontribusi CSR yang hanya Rp1 ribu per ton dianggap sangat minim.
Karena itu, Pemprov Kaltim berencana mengajukan usulan agar kontribusi CSR naik menjadi Rp10 ribu per ton batu bara yang diproduksi.
“Ke depannya kita harap kontribusi CSR jangan hanya Rp1 ribu. Kalau Rp1 ribu hanya Rp370 miliar. Kita minta Rp10 ribu, dan kita akan bersurat kepada Presiden dan kementerian untuk bisa ditingkatkan,” jelas Seno.
Jika usulan ini disetujui, Kaltim berpotensi meraup dana tambahan hingga Rp3,7 triliun. Jumlah ini dianggap sangat signifikan dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan Kaltim seperti peningkatan Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Masukan tersebut rasional melihat harga batu saat ini. Kita akan godok regulasinya. DBH kita berkurang, jadi kita harus cari cara lain. Mudahan ini membantu,” jelas Seno Aji.
Terkait rencana menaikan kontribusi CSR pertambangan itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto mengatakan bahwa ESDM mendukung penuh usulan tersebut.
Karena menurutnya dengan Rp1 ribu masih kurang untuk berkontribusi dalam menyukseskan program pembangunan pemerintah daerah, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kaltim.
“Kalau bisa naik 10.000 jadi Rp3,7 triliun. Ini kita akan bahas terkait rencana tersebut dan diskusikan lagi dengan stakeholder terkait dan perusahaan tambang,” kata Bambang.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi
Tag: CSRDana Bagi HasilKaltimPemprov KaltimPertambanganSeno Aji