Sikapi Ekonomi Kaltim, FPG Minta Pemprov Perhatikan Tujuh Hal

aa
Sarkowi V Zahri. (Foto Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Menyikapi kondisi ekonomi makro Kalimantan Timur yang relatif landai beberapa tahun terakhir, serta capaian indicator pembangunan yang rata-rata belum mencapai target RPJMD 2013-2018, Fraksi Partai Golkar (FPG)  meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk memperhatikan  tujuh hal.

Hal itu disampaikan Ketua FPG, Sarkowi V Zahri dalam Pemandangan Umum atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang dibacakannya sendiri di Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, Senin (17/6/2019).

Diterangkan, hal-hal  yang perlu diperhatikan Pemprov Kaltim adalah; Pertama; Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB perlu terus ditingkatkan sejalan dengan tekad pemerintah provinsi untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim dari ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui menuju ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui.

Kedua; Potensi sumber daya alam Kaltim 90 % yang diekspor masih merupakan bahan mentah, sehingga tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi daerah, oleh karena itu Fraksi Golkar mengharapkan agar pemerintah provinsi dapat melakukan hilirisasi terhadap sumber daya alam kaltim tersebut dengan mendorong peningkatan investasi di daerah. seperti industri pengolahan CPO menjadi oleokimia, pengolahan minyak mentah menjadi BBM.

Ketiga; Pemerintah provinsi perlu mendorong pelaksanaan kebijakan pembangunan yang memicu pertumbuhan PDRB dan penyerapan Tenaga Kerja daerah secara signifikan.

Keempat; Pada pemenuhan infrastrutur dasar, maka penyelesaian proyek-proyek stategis provinsi perlu segera diselesaikan sessuai dengan waktu yang ditargetkan yang saat ini belum dapat difungsikan, seperti pembangunan Jalan Tol, Pembangunan Jembatan Kembar, sehingga memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kelima; Pemerintah Provinsi perlu segera mencarikan solusi akses jalan alternative menuju bandara APT Pranoto Samarinda yang bebas dari banjir.

Keenam; Terkait dengan sinkronisasi pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka diperlukan harmonisasi RTRW antar tingkatan pemerintahan.

Ketujuh; Reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan untuk mendukung program nasional dan daerah, sehingga tercipta iklim investasi yang lebih baik, dengan kemudahan perijinan, pemberian insentif, kemudahan penyediaan lahan, dan adanya kepastian berusaha.

Menurut Sarkowi, ketujuh hal itu disarankan untuk diperhatikan Pemprov Kaltim karena sebagaimana telah disampaikan oleh Saudara Gubernur, bahwa kondisi ekonomi makro Kalimantan Timur pada tahun 2018 tercatat bahwa: Pertumbuhan ekonomi 3,13%; PDRB Kaltim sebesar Rp 638,116 Trilyun; dan Inflasi 3,15 %. “Pertumbuhan ekonomi Kaltim 3,13% itu rendah dan belum bisa dikembalikan Pemprov Kaltim ke angka yang sama dengan pertumbuhan nasional, 5%,” ujarnya.

Gubernur Kaltim dalam LKPj Tahun 2018 menerangkan capaian indikator pembangunan Kaltim pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,83.

Rata-rata lama sekolah mencapai 9,62 tahun dari target 12 tahun. Angka harapan hidup mencapai 73,70 tahun dari target 74 tahun. Tingkat kemiskinan 6,03 % dari target 6,00 %. Indek Gini 0,34 dari target 0,32. Tingkat Pengangguran 6,60 % dari target 7,00 %. indeks kepuasan layanan infrastruktur mencapai angka  7 (cukup). Indek kepuasan masyarakat mencapai 80,56 dari target 83,00. Indek persepsi korupsi (IPK) mencapai angka 5,56 dari target 5,80. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja mencapai nilai BB (sangat baik). Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai angka 82,64 (sangat baik). (001)