Sirkuit Motor Sangatta Rugikan Negara Rp25 Miliar, Terdakwa Divonis 2 Tahun 6 Bulan

Sirkuit motor di Sangatta ini lahannya dibebaskan menggunakan APBD Kutim 2010 dan 2012 sebesar Rp25 miliar. (Foto Istimewa)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Terdakwa dalam kasus korupsi pembebasan tanah untuk sirkuit motor di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar, Drs. Ardiansyah Asa telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda 2 tahun 6 bulan penjara.

Sidang Tipikor yang lolos dari pantauan LSM Anti Korupsi, berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Niaga.Asia, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Abdul Rahman Karim didampingi hakim anggota Parmatoni dan Arwin Kusmanta memmbacakan putusan terhadap terdakwa yang mantan Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kutim ini tanggal 22 Februari 2021.

Dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr itu, Ardiansyah didakwa jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Kaltim Zaenurofiq “melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tipikor selain mempidana terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider kurungan 2 bulan.

berita terkait:

Soal Penyidikan Dugaan Tipikor di Kutim, FAM Ajukan Keberatan ke Kajati Kaltim

Dugaan Korupsi di Kutim Banyak, Penegak Hukum Malas Membongkar

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ardiansyah dengan Pidana Penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp100 juta dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Dalam kasus ini, Ardiansyah merupakan Kuasa Pengguna Anggaran di PLTR Kutim  tahun anggaran 2012 untuk pembangunan sirkuit balap motor di Kecamatan Sangatta Utara, dan tanah yang dibebaskan merupakan tanah negara.

Anggaran yang digelontorkan di APBD Kutim dalam 2 tahun, yakni pada 2010 dan 2012 sebesar Rp25 miliar. Sebelumnya, JPU menyebutkan, sehubungan tanah yang dibebaskan adalah tanah milik negara, maka kegiatan pembebasan lahan itu total lost. Artinya, kerugian negara sebesar dana yang dikeluarkan.

Tapi dalam perkara ini pengadilan tidak memvonis terdakwa harus mengembalikan kerugian negara Rp25 miliar. (001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *