Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto.

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto mengatakan skema-skema optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu terus diadaptasi dan dikembangkan sesuai konteks perkembangan situasi seperti saat pandemi Covid-19 saat ini.

Dalam mengoptimalkan PNBP melalui pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan bisa dilakukan dengan berbagai skema optimalisasi pemanfaatan BMN apakah dengan bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastuktur.

Biro Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan di Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagai manajer aset Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam optimalisasi PNBP tersebut.

“Skema-skema ini tentu harus terus dishaping (dibentuk), diadaptasi dengan berbagai kondisi tantangan terkini, Covid, supaya lebih tepat melihat potensi optimalisasi dengan konteks situasi terkini seperti Covid,” kata Sekjen dalam acara web series Biro Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan bertema  “Optimalisasi BMN untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Masa Pandemi COVID-19” pada Selasa, (15/09) secara virtual di Jakarta.

Untuk mendukung pengelolaan aset, Sekretariat Jenderal (Setjen) saat ini sedang mempersiapkan transformasi digital melalui kegiatan sistem informasi manajemen aset yaitu e-prime asset. E-prime Asset meliputi e-prime BMN dan e-prime Pengadaan yang terdiri dari: Pertama; Office Automation (OA) pengelolaan aset untuk mengotomasikan seluruh pengoptimalan pengelolaan BMN dan Pengadaan; Kedua; Decision Support System (DSS) berupa dashboard BMN dan Pengadaan; dan Ketiga; web series seperti webinar hari ini.

Kementerian Keuangan mengelola asset yang sangat besar di Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai BMN di Neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp115,4 triliun atau naik sebesar 4,29 persen dari nilai BMN tahun 2018 sebesar Rp110,6 triliun.

Jenis-jenis asetnya yaitu tanah dengan nilai Rp95 triliun, bangunan gedung kantor senilai Rp14,4 triliun selain tanah dan bangunan Rp5,6 triliun. Profil aset bervariasi baik yang set tetap maiupun aset barang bergerak seperti kendaraan bermotor.

“Target PNBP di Kementerian Keuangan sekitar Rp49 miliar, realisasi Rp32,2 miliar atau 65,14% dari sewa Rp8,7 miliar dan penjualan Rp23,4 miliar,” Hadiyanto.

Selain memberikan kontribusi PNBP melalui pemanfaatan aset BMN, Kementerian Keuangan juga telah menerapkan prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use) di dalam pengelolaan BMN untuk meningkatkan value for money. (*/001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *