SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Soal banjir di Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Ir. H Isran Noor, M.Sc enggan bicara tentang apa dan siapa yang salah sebab, menurutnya sudah menjadi masalah klasik. “Fakta yang terlihat kan sungai sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Isran dihadapan wartawan di Lantai 2 Kantor Gubernur, Senin (10/6/2019).

Menurutnya, untuk mengatasi masalah banjir, Pemprov berkomitmen mencarikan uang untuk mengatasi banjir. Karena jumlah uang yang diperlukan sangat besar, bisa triliunan, tentu dicarikan ke pemerintah pusat, atau di APBN. “Saya berkomitmen mencarikan uang untuk mengatasi masalah banjir di Samarinda, karena dampaknya sudah sangat parah,” katanya.

Tentang hal-hal yang sifatnya teknis dalam mengatasi banjir,  atau semacam “obatnya” ya walikota Samarinda mencarikan. “Saya cari uang, Pak Wali ( H Syaharie Jaang) nyarikan obatnbya,” kata Isran mengibaratkan.

Pemerintah Kota Samarinda tentu yang paling tahu apa yang salah dan apa obatnya untuk mangatasi banjir. Pemkot bisa melakukan kajian sebab-sebabnya, mencari jalan keluarnya, serta melakukan kajian ulang pemanfaatan ruang dan wilayah pada RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Samarinda, apakah sinkron dengan keinginan mengatasi banjir. “Ini sangat teknis sekali dan itu dalam kewenangan kota,” kata Isran.

Kemudian, perencanaan men gatasi banjir juga perlu dibuat berrdasarkan kondisi faktual fisik kota saat ini, atau topografi kota setelah mengalami banyak perubahan akibat berbagai aktivitas ekonomi dan pengembangan permukiman. Kawasan pinggiran kota Samarinda ini kan terus berubah sepanjang tahun.

Perubahan topografi kota itu perlu jadi rujukan dalam menyusun rencana mengatasi banjir. “Untuk mendapatkan kondisi topografi terkini, bisa saja pemerintah kota Samarinda melakukan foto ulang. Hasil potret terakhir dari topografi itu yang jadi pegangan, baik ketika menetapkan RTRW maupun rencana mengatasi banjir,” ungkapnya.

Ditambahkan pula, hal paling nyata dari bencana banjir di Samarinda adalah sungai-sungai tak mampu menampung air karena terjadi kerusakan dan pendangkalan. “Daya tampung sungai tinggal sekitar 20%, sisanya 80% sudah penuh lumpur dan permukiman,” ujar Isran. Sungai yang rusak berat bukan hanya Karang Mumus, tapi sungai Karang Asam Besar dan Karang Asam Kecil juga rusak. (001)