Soal Kebutuhan Pokok di Krayan, Ketua Menteri Sarawak Kabulkan Permohonan Gubernur

Foto saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan tahun 2019. (Foto Dokumentasi Infopubdok Kaltara)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Ketua Menteri Serawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada prinsipnya siap mengakomodir salah satu poin surat Gubernur Kaltara, terkait permohonan pasokan barang kebutuhan pokok untuk wilayah perbatasan khususnya untuk Krayan, Kabupaten Nunukan.

“Berdasarkan informasi via telepon dengan Menteri Serawak, pada intinya mereka meminta daftar barang yang kita butuhkan apa saja,” ungkap Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H Irianto Lambrie pada Niaga.Asia, Minggu (9/8/2020).

Surat yang disampaikan gubernur  kepada Ketua Menteri Serawak, yaitu melalui Gubernur Kaltara Nomor; 510/1161/DPPK-UKM/GUB tanggal 17 Juli 2020, perihal permohonan membuka jalur masuk perbatasan Krayan Indonesia-Serawak, Malaysia.

Saat ini lanjut gubernur, usulan kebutuhan tersebut masih terus diramu beserta daftar kuantitasnya. Ada tiga kebutuhan prioritas yakni barang pokok sehari-hari, bahan bakar minyak (BBM), dan bahan bangunan.

“ Dalam waktu dekat penyusunan daftar kebutuhan ini diklaim rampung,” ucapnya.

Menurut gubernur, Pemprov Kaltara mengajukan surat ini, karena mengakomodir harapan masyarakat di Krayan yang kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok yang selama ini memang dari Serawak. Dan sejak beberapa waktu belakangan ini ditutup karena ada lockdown di Sarawak.

“Saya minta melalui OPD terkait, segera ditindaklanjuti permintaan dari Ketua Menteri Serawak ini. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat di Krayan bisa terealisasi,” tegasnya.

Dibandingkan didatangkan dari Tarakan atau Nunukan, akan memakan waktu yang cukup lama. Ditambah pula kapasitas angkut yang terbatas. Untuk itu, opsi meminta dukungan dari negara Malaysia adalah salah satu opsi terbaik.

Terhadap nilai transaksi Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 sebesar 600 Ringgit Malaysia (RM) yang belum juga direvisi, informasinya telah dilakukan penggodokan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru hasil ratifikasi perjanjian bilateral Sosek-Malindo.

“Berbeda dengan Serawak, untuk perdagangan lintas batas Kaltara-Sabah, Alhamdulillah telah normal kembali sejak Mei 2020, dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat,” pungkas gubernur. (adv)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *