Soal Lahan di Tulin Onsoi, DPRD Nunukan Perlu Membentuk Pansus

aa
Wakil Ketua DPRD Nunukan Burhanuddin. (Foto Budianshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin dan anggota Anggota Komisi I DPRD Nunukan, H. Andi Mutamir, sama-sama sependapat, DPRD Nunukan perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus)  untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang dulunya diperuntukkan bagi warga transmigran tapi tumpang tindih dengan tanah masyarakat antara masyarakat di 12 desa di Kecamatan Tulin Onsoi.

“Kita perlu menindaklanjuti  aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan ke DPRD. Jumlah  penduduk di 12 desa itu terus bertambah, sehingga kebutuhan akan tanah juga bertambah. Masyarakat ingin tanah yang dulunya dialokasikan untuk transmigran, dikembalikan ke masyarakat untuk keperluan bertani,” ungkap Burhanuddin dan Andi Mutamir ketika dihubungi Niaga.Asia secara terpisah, Selasa (22/3/2022).

baca juga:

DPRD Nunukan Rekomendasikan Tumpang Tindih Lahan Transmigrasi dengan Masyarakat Diselesaikan

Keduanya sepakat, rekomendasi DPRD Nunukan ke Pemkab Nunukan dalam  rangka  memenuhi aspirasi  masyarakat, apabila DPRD membentuk Pansus. Pansus itu turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya terkait tanah tersebut, menghimpun kembali informasi, serta berbicara dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan BPN, merunut kembali sejarahnya, bagaimana dulu  tanah masyarakat ditetapkan pemerintah jadi lahan transmigran.

“Kita perlu menghimpun banyak informasi agar bisa membuat rekomendasi yang pas, yang menyelesaikan masalah,” ujar Andi Mutamir.

Hal itu juga didukung Burhanuddin, karena permasalahan tanah, harus diselesaikan pemerintah secepatnya, agar  permasalahannya tidak  menjadi besar, karena berlarut-larut.

“Kita harus follow up persoalan ini, karena persoalan tanah memang harus diselesaikan agar tidak jadi “bom” waktu,”  terangnya.

Anggota Komisi I DPRD Nunukan H. Andi Mutamir (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

Burhanuddin menilai,  apabila persoalan lahan di 12 desa tersebut tak segera diselesaikan,   secara ekonomi merugikan masyarakat lokal. Selain itu bisa memancing munculnya keributan antara penduduk setempat dengan warga transmigran, karena kedua pihak saling klaim.

Persoalan lahan di Kabupaten Nunukan, masih banyak, ada yang terkait dengan transmigrasi, perusahaan perkebunan, lahan plasma perkebunan sawit,  KBK (Kawasan Budidaya kehutanan),  dan KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan).

“Saya kira pemanfaatan lahan di 12 desa itu perlu ditata ulang sebab, penduduk yang jumlahnya terus bertambah, juga memerlukan lahan untuk menopang kehidupannya melalui usaha tani,” ujarnya.

Siap ke lapangan

              Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Nunukan, Abdul Munir  ketika diminta tanggapannya atas persoalan tanah tersebut, menyatakan, akan turun ke lapangan,  berbicara dengan masyarakat di desa-desa yang minta tanahnya  dibebaskan atau dikeluarkan dari kawasan trasnmigrasi dan KBK.

“Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan tidak tahu masalah tumpang tindih di Tulon Onsoi, ini ranah Pemkab Nunukan, karena Pemkab dulu yang membuat petanya,” terangnya.

Ia berharap DPRD segera menerbitkan rekomendasi penyelesaian masalah tanah tersebut dan segera mengirim ke bupati.

“Nanti bupati menugaskan Disnakertran bersama Bappeda membuat telaahan, merumuskan, langkah apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalahnya, termasuk melepaskan lahan transmigran atau KBK ke masyarakat,” ujar Munir.

Masyarakat di 12 desa di Tulin Onsoi, silakan menyampaikan usulan, menentukan batas-batas, kawasan mana yang diinginkan dibebaskan dari kawasan transmigran, dengan catatan tetap memperhatikan lahan yang  sudah digunakan untuk membangun fasilitas umum.

“Pasar di SP 2 sudah dibebaskan dari lahan transmigrasi. Nanti kita lihat lagi kawasan mana yang mau dibebaskan. Tapi ingat,  keputusan tetap di pemerintah pusat,” tutupnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: