Soal Pembangunan Pendopo Jawa, Ini Klarifikasi Wakil Gubernur Kaltim 

Wakil Gubernur Seno Aji (Niaga.Asia/Lydia Apriliani)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Gubernur Seno Aji mengklarifikasi dan meluruskan pemberitaan di sejumlah media dan postingan di media sosial yang menyebutkan ada rencana pembangunan Pendopo Jawa di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar sampai Rp3 miliar.

Menurutnya, hal itu tidak benar, karena yang ada sebetulnya  baru sebatas permohonan dari komunitas seniman Jawa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum punya rencana membangun pendopo untuk seniman Jawa.

“Masih sebatas permohonan dari komunitas seniman Jawa saat beraudiensi dengan saya,” kata Seno Aji dalam klarifikasinya ke sejumlah media, termasuk Niaga.Asia, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Seno, komunitas seniman Jawa datang menemuinya beberapa waktu lalu, Kamis (2/10/2025). Dalam pertemuan itu, para seniman menyampaikan permohonan agar pemerintah provinsi dapat menyediakan tempat latihan bagi seniman, semacam joglo, dengan perkiraan biaya  pembangunan sekitar Rp2–3 miliar.

“Setelah mereka (seniman dan budayawan) tersebut pulang, wartawan tanya ke saya hasil audiensinya. Saya jelaskan bahwa mereka memohon dibuatkan pendopo atau tempat latihan dengan nilai sekitar Rp2–3 miliar. Saya sampaikan pula bahwa anggaran belum memungkinkan membangun pendopo, jadi belum prioritas,” jelasnya.

Menurut Ketua DPD Gerindra Kaltim ini, dirinya atau Pemprov Kaltim baru sekedar menampung aspirasi seniman tersebut, Pemprov Kaltim belum menyiapkan anggaran maupun dokumen perencanaan apa pun terkait pendopo atau joglo untuk dipakai seniman mengembangkan budaya.

“Pemerintah masih fokus pada pembangunan infrastruktur serta sektor prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan,” terangnya.

Seno menambahkan, untuk kepentingan seniman dan seni budaya di Samarinda, pemerintah berupaya memperbaiki Taman Budaya Kaltim di Jalan Kemakmuran terlebih dulu agar dapat dimanfaatkan semua komunitas seniman dan etnis yang ada di Kaltim.

“Saya pribadi berpendapat, lebih bagus pemerintah membenahi dulu taman budaya supaya bisa digunakan oleh semua etnis, baik itu Kutai, Banjar, Dayak, Jawa, dan lainnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” tegasnya.

Menutup klarifikasinya, Seno menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat, namun semua usulan akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.

“Namanya aspirasi tentu boleh-boleh saja disampaikan. Tapi belum tentu langsung jadi rencana. Kita tetap semangat membangun Kaltim, menjaga persatuan dan kesatuan di Bumi Etam ini,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: