Songsong IKN, Disnaker Kaltim Fokus Pada Sertifikasi Tenaga Kerja

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kaltim,  Rozani Erawadi saat menjadi narasumber bersama mantan Wali Kota Balikpapan, H Rizal Effendi di Forum Badan Koordinas Humas Provinsi Kalimantan Timur  yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kaltim di Hotel Aston Samarinda, Selasa, Selasa (01/11/2022). (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Menyongsong pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Tenaga Kerja Kaltim fokus pada kegiatan sertifikasi tenaga kerja yang ada di daerah Kaltim.

Dalam sertifikasi tenaga kerja ini, yang melakukan bukan hanya Disnaker Kaltim, tapi juga Disnaker Kabupaten/Kota se-Kaltim, Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda yang berada dibawah Kementerian Tenaga Kerja. Sedangkan sertifikasi angkatan kerja untuk konstruksi dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kaltim,  Rozani Erawadi saat menjadi narasumber di Forum Badan Koordinas Humas Provinsi Kalimantan Timur dengan tema “Peran Kehumasan Dalam Menyambut Kehadiran IKN dan Masa Depan SDM Kaltim” yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kaltim di Hotel Aston Samarinda, Selasa, Selasa (01/11/2022).

Forum Bakohumas 2022 yang dibuka Kepala Dinas Kominfo Kaltim, HM Faisal dengan peserta aparatur Humas dari Diskominfo Kaltim, Kabupaten/Kota se-Kaltim, pejabat PPID di OPD Provinsi Kaltim, BUMD dan BUMN, sedangkan sesi tanya jawab dimoderatori Nichita.

Menurut Rozani, sesuai dengan tahapan pembangunan di IKN, yang paling awal adalah pekerjaan konstruksi. Sertifikasi tenaga kerja daerah untuk pekerjaan konstruksi ini tidak dilakukan Disnaker, tapi langsung ditangani Kementerian PUPR, sesuai UU Jasa Konstruksi.

“Sudah berapa banyak tenaga kerja daerah dilatih dan dapat sertifikat, terus terang Disnaker  Kaltim belum dapat informasi dari Kementerian PUPR,” ucapnya.

Tapi, Rozani menggambarkan, angkatan kerja di Kaltim di bidang konstruksi tidak banyak, karena di Kaltim tidak ada sekolah kejuruan punya jurusan bangunan.

“Angkatan kerja daerah lulusan SMK banyak di jurusan non konstruksi, misalnya informatika, bisnis, perkantoran, dan komputer dan lainnya,” ungkapnya.

Menurut Rozani, progaram sertifikasi angkatan kerja daerah dilakukan sebanyak-banyaknya, kalau sekarang ini belum dapat peluang kerja dipekerjaan konstruksi di IKN, pasti nanti ada gunanya juga, saat IKN berkembang, atau memasuki tahapan selanjutnya.

“Nanti IKN berkembang, akan memerlukan juga naker bersertikat, termasuk di sektor jasa, pertanian dan lain sebagainya. Pasti adalah nanti peluang kerja,” katanya.

Ia juga membenarkan, masih kesulitan mendapatkan berbagai informasi tentang peluang kerja di IKN sebab, kegiatan di IKN masih dilakukan secara sektoral, oleh kementerian-kementerian terkait, sedangkan dari Badan Otorita juga demikian, karena belum ada kantornya di Kaltim, semuanya masih di Jakarta.

[Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim]

Tag: