SAMARINDA.NIAGA.ASIA – SPBE, atau biasa singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dinilai sebagai salah satu fondasi utama dalam percepatan transformasi digital di lingkungan birokrasi, terkhususnya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Plt Kabid TIK Dinas Kominfo Kalimantan Timur (Kaltim) Bambang Kukilo di Kantor BPSDM Kaltim, Samarinda, Rabu (30/7/2025), saat menjadi pemateri di kegiatan ‘Digitalisasi Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi dan AI untuk Efisiensi Administrasi’.

“SPBE itu sebenarnya bagaimana cara kerja pemerintah menerapkan teknologi informasi agar pola kerja menjadi lebih efektif dan efisien,” ujarnya setelah memaparkan materi kepada 30 peserta dari perwakilan kecamatan se-Kabupaten Paser.

Menurutnya, tujuan utama dari penerapan SPBE adalah memperbaiki kualitas layanan publik. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya pada tingkat kecamatan dan desa.

Tantangan pertama, kata Bambang, adalah soal sumber daya manusia (SDM). Ia menilai perlunya kehadiran personel IT yang mumpuni di setiap kecamatan.

“Orang-orang IT yang paham sistem harus ada di kecamatan. Tanpa itu, digitalisasi sulit berjalan,” jelasnya.

Lalu tantangan kedua adalah kolaborasi lintas perangkat daerah (PD). Kecamatan, sebagai koordinator perlu menjalin kerja sama dengan desa, kelurahan, dan dinas-dinas terkait. Ia pun menekankan pentingnya satu basis data besar (big data) yang benar-benar terintegrasi antarlembaga.

“Tujuannya agar ada kesatuan data dan sistem yang saling terhubung,” terangnya.

Terkait pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), Bambang menyebut bahwa teknologi ini lebih berperan sebagai alat bantu analisis dan pengambilan keputusan.

“AI itu bukan solusi utama, tapi alat bantu untuk analisis masalah. Yang paling penting tetap penguatan internal, terutama di tingkat kecamatan, dan kolaborasi dinamis dengan dinas-dinas,” katanya.

Ia juga menyinggung berbagai masukan dari para peserta, seperti perlunya peremajaan perangkat, penganggaran khusus untuk IT, serta kerjasama literasi digital antara pihak kecamatan dan Dinas Kominfo kabupaten maupun provinsi.

Dari sisi lain, beberapa keluhan yang mencuat adalah terkait keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah. Kata dia, masih ada desa-desa yang tidak punya akses internet layak. Hal tersebut menjadi tantangan besar dalam mendorong pemerataan digitalisasi, terutama di daerah terpencil.

“Sinyal GSM mungkin ada di daerah-daerah pelosok, tapi untuk kebutuhan 4G sangat terbatas. Kalau hanya 2G, itu tidak cukup untuk mendukung pelayanan digital,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan seputar progress dari program Internet Desa, Bambang pun turut memaparkan capaian terkini hingga 30 Juli 2025. Hingga saat ini, jaringan internet telah terpasang di 274 desa dari total target 841 desa, atau sekitar 33 persen.

Berdasarkan data mingguan terakhir per 30 Juli 2025, distribusi pemasangan berdasarkan kabupaten, diantaranya; Berau 46 desa dari 100 desa; Kutai Barat 39 dari 190 desa; Kutai Kartanegara 99 dari 193 desa; Kutai Timur 72 dari 139 desa; Mahakam Ulu 3 dari 50 desa; Paser 15 dari 139 desa; serta Penajam Paser Utara 0 dari 30 desa.

Sedangkan dari sisi penyedia layanan atau Internet Service Provider (ISP), Bambang juga menunjukkan data bahwa Telkom melayani 121 desa; Telkomsel 65 desa; Comtelindo meningkat menjadi 72 desa; dan Icon+ 16 desa.

“Sisanya, 567 desa masih dalam proses. Target kita bertahap. Kalau langsung semua, biayanya sangat besar. Jadi kita ukur pelan-pelan, evaluasi, lalu lanjutkan,” bebernya.

Menutup pemaparannya, Bambang berharap agar kolaborasi antarlembaga di Bumi Etam bisa semakin diperkuat, khususnya dari pemerintah kabupaten ke kecamatan.

“Yang dibutuhkan adalah tenaga ahli IT di kecamatan, aplikasi yang relevan, peremajaan infrastruktur, dan SDM yang paham teknologi. Itu prioritas,” tegasnya.

Bambang juga mengapresiasi antusiasme peserta yang sudah mulai menunjukkan pola pikir digital.

“Mindset digital itu sudah mulai tumbuh. Tinggal kita dorong lebih jauh lagi, dengan kolaborasi yang konkret dan terukur,” tutupnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik