JAKARTA.NIAGA.ASIA-Menteri Keuangan Sri Mulyani  kini melarang kepala daerah baru untuk bertemu dengan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini dilakukan guna meminimalisasi kasus percaloan dan gratifikasi oleh pegawai Kemenkeu.

Menurut Sri Mulyani, kepala daerah baru biasanya melakukan pertemuan dengan pejabat Kemenkeu untuk berkenalan. Namun, jika kepala daerah itu tak memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebelumnya, maka bisa menjadi target karyawan Kemenkeu yang berniat jahat.

“Jadi proposal bisa diserahkan secara online dan pembahasan bisa dilakukan secara elektronik. Keputusan proposal itu nantinya akan sesuai dengan pembangunan di daerah dan dilakukan secara transparan,” ungkap Sri Mulyani, Senin (7/5).

Seperti diketahui, pertengahan tahun ini akan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah. Untuk itu, ia meminta kepada kepala daerah terpilih untuk mengikuti aturan yang ditetapkan.  “Saya dengar kepala daerah baru biasanya mereka merasa perlu untuk datang ke sini (Kementerian Keuangan). Saya minta 2018 tidak ada lagi,” papar Sri Mulyani.

Sementara, Sri Mulyani juga mendapat informasi ada satu ruangan di lingkungan Kemenkeu yang rutin digunakan untuk melakukan praktek calo anggaran antara pejabat Kemenkeu dengan kepala daerah. “Saya minta Dirjen dan Sekjen untuk tegas dan melakukan evaluasi. Kami akan tegas melakukan tindakan kepada mereka yang memanfaatkan fasilitas negara,” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya, Sri Mulyani juga bakal memperketat penjagaan di lingkungan Kemenkeu untuk mengentahui secara rinci pengunjung yang datang.  “Semua harus ditata dengan baik,” imbuh Sri Mulyani.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (4/5) kepada salah satu karyawan Kemenkeu, Yaya Purnomo (YP) terkait janji pemberian proyek perumahan dan pemukiman dalam RAPBN-P 2018.

Sumber: CNN Indonesia