BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 hingga 29% memunculkan kekhawatiran di Balikpapan. DPRD Balikpapan menilai, ketidakjelasan dana transfer dari pemerintah pusat bisa berdampak langsung pada stabilitas fiskal daerah dan mengganggu pelaksanaan program prioritas.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan bahwa tahun ini kota seharusnya menerima Rp440 miliar dana transfer. Namun, hingga pertengahan September, dana yang masuk baru sekitar Rp99 miliar.
“Informasi masih simpang siur. Ada yang menyebut pemangkasan sampai 70 persen, ada juga yang menyatakan tidak jadi. Untuk itu, kami akan mendatangi Kementerian Keuangan dan DPR RI agar mendapat kepastian,” jelasnya, saat diwawancarai wartawan, Senin (15/9/2025).
Menurut proyeksi, Balikpapan tahun depan berhak menerima Rp1,8 triliun. Namun jika benar terjadi pemangkasan hingga Rp1 triliun, maka hanya Rp800 miliar yang bisa masuk ke kas daerah.
“Dengan kondisi seperti itu, sulit bagi Balikpapan untuk mengeksekusi program, terutama penanganan banjir yang menjadi prioritas,” sambung Alwi.
Berdasarkan APBD Balikpapan, pos belanja terbesar terserap untuk kebutuhan wajib, mulai dari gaji pegawai, tunjangan, hingga layanan dasar publik.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, baginya, ketidakpastian transfer pusat bisa menekan kemampuan pemerintah kota dalam mendanai belanja prioritas lain, seperti infrastruktur lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.
Alwi menekankan, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Program seragam sekolah gratis, layanan BPJS gratis, hingga kebijakan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus tetap dijalankan.
“Kebijakan itu menyentuh kebutuhan dasar warga, sehingga tidak boleh berhenti meskipun ada penyesuaian anggaran,” tegasnya.
Meski berisiko mengalami tekanan, Balikpapan masih memiliki daya tahan fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun ini PAD mencapai Rp1,350 triliun dan ditargetkan naik menjadi Rp1,558 triliun pada 2026. Angka ini lebih besar dibanding Samarinda yang PAD-nya sekitar Rp1,2 triliun.
Dengan PAD yang cukup besar, Balikpapan masih bisa menutup sebagian celah pendanaan. Namun, menurut Alwi, peran transfer pusat tetap krusial.
“PAD memang menopang, tapi tetap tidak bisa menutupi sepenuhnya. Apalagi kalau pemotongan benar terjadi hingga Rp1 triliun,” ungkapnya.
Ketidakpastian transfer pusat membuat beberapa kegiatan dalam batang tubuh APBD tertunda, bahkan batal dilelang.
Alwi mengungkapkan, kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan pembangunan kota, termasuk proyek strategis yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
Ia pun menegaskan, DPRD bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan terus mengawal isu ini.
“Yang penting jangan sampai masyarakat dirugikan. Kita memang dituntut lebih mandiri, tapi kepastian dari pusat tetap harus ada,” pungkasnya.
Penulis : Putri | Editor : Intoniswan
Tag: Keuangan Daerah