aa
Kolam eks galian tambang di areal konsesi PT IBP, tempat meninggalnya bocah Ahmad Setiawan, Sabtu (22/6) lalu. (Foto : Niaga Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Meninggalnya bocah Ahmad Setiawan (20), di kolam bekas tambang di kawasan Pinang, Samarinda Ulu, Sabtu (22/6), terus jadi sorotan. Apalagi, bocah Ahmad menjadi korban jiwa ke-35 meninggal di kolam bekas tambang di Kalimantan Timur.

Pegiat Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menilai, sudah waktunya Gubenur mengibarkan bendera putih, dan menyerahkan tanggungjawab penutupan lubang tambang di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda kepada Pemerintah Pusat.

“Bendera putih tanda tak mampu mengurus krisis sosial ekologis, yang tensinya terus memuncak di Kalimantan Timur, ditunjukkan dengan kematian remaja dan anak-anak di lubang tambang batubara. Tiga hari lalu, Ahmad Setiawan, murid kelas IV SD menjadi korban ke 35 yang meninggal di lubang tambang batubara PT IBP. Sebelumnya sudah jatuh 4 korban anak-anak yang meninggal di lubang milik perusahaan yang sama,” kata Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang, dalam keterangan tertulisnya.

Rupang menjelaskan, tidak hanya mengibarkan bendera putih, saat ini juga sudah waktunya para pejabat menghentikan komentar-komentar jahat yang tidak menunjukkan empati terhadap keluarga korban. “Sebaliknya menyakiti mereka yang sudah kehilangan anak-anaknya, juga menghina akal sehat bangsa Indonesia,” ujar Rupang.

Kadis ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata menilai meninggalnya anak di kolam eks tambang sebagai kesalahan orangtua (foto : Niaga Asia)

“Menyalahkan keluarga korban adalah cara jahat pejabat di Kaltim, yang alpa menjalankan perannya mengawasi aktivitas tambang,” tambah Rupang.

Rupang menilai, peran pemerintah untuk memastikan lubang-lubang tersebut tidak ditelantarkan begitu saja, dan telah melewati evaluasi menyeluruh bahwa kawasan tersebut aman untuk masyarakat sekitar pun, tidak terlihat sama sekali.

“Beberapa aturan yang mewajibkan pelaku tambang bertanggungjawab terhadap konsesi serta lubang tambangnya sudah sangat tegas tertuang di sejumlah peraturan. Baik di UU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Paska Tambang, hingga juga di Perda Provinsi Kaltim No 08 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Paska Tambang,” tegas Rupang.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan merespons persoalan kasus lubang tambang di Kaltim pun telah dihasilkan, seperti Komnas HAM serta rekomendasi Pansus Reklamasi dan Investigasi Kasus Bekas Lubang Tambang DPRD KALTIM. Dari 2 rekomendasi tersebut, lanjut Rupang, tidak satupun dijalankan oleh Gubernur Kaltim.

“Belum satu tahun memimpin, sudah 6 anak meregang nyawa di lubang tambang. Pejabat-pejabat baik daerah hingga pusat memilih saling tunjuk melemparkan tanggungjawab. Apakah Kaltim di bawah Isran Noor masih layak hingga 4 tahun kedepan? Sejumlah kekecewaan publik sudah kerap kali muncul menyatakan ketidakpuasan duet ini dalam memimpin Kalimantan Timur,” sebut Rupang.

Hal lain yang tidak diperhitungkan kala obral izin dimasa lalu diberikan, menjadikan hunian tempat tinggal warga tak lagi aman. Lahan bermain anak-anak berubah menjadi menakutkan. Di sekitar rumah dan pekarangan kita telah tersebar lubang-lubang tambang. Ibarat ranjau perang, dia setiap saat mengancam keselamatan manusia. Tempat bermain yang aman kini hanya ada di mall, kolam hotel, waterboom, taman lampion, dan lainnya. Kini para orangtua harus merogoh koceknya, jika buah hati mereka ingin bermain dengan aman.

aa
Gubernur Kaltim Isran Noor dalam suatu kesempatan saat ditemui wartawan

“Tapi apakah itu bisa diterapkan bagi keluarga seperti ibu Rahmawati, Nuraini, Marsini, Mulyana dan beberapa ibu-ibu yang ekonominya menengah kebawah?” tanya Rupang.

“Kami tak sanggup mengupah baby sitter. Seandainya pak Isran Noor di posisikan seperti kami, apakah dia masih akan berbicara seperti itu? Demikian tanggapan Bu Marsini merespon pernyataan buruk Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu,” terang Rupang lagi.

Ketiadaan pejabat dalam menjalankan tanggungjawab melindungi keselamatan rakyat, terlihat dari tidak dipersoalkannya keberadaan lubang tambang yang jumlahnya mencapai 1.735 di seluruh Kaltim.

“Banyaknya jumlah Lubang maut ini, tidak sekalipun membuat para pejabat di Kaltim terusik. Nasibnya yang ditelantarkan oleh para perusahaan tambang adalah situasi bagaimana para pejabat mengagung-agungkan industri keruk batubara. Faktanya, di negeri ini, batubara jauh lebih berharga dari nyawa anak-anak,” demikian Rupang. (006)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *