Sudah 76 Kasus Dana Desa Masuk ke Pengadilan

desa
Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sandjojo bersama Bupati Nunukan Hj Asmin Laura di Sebatik.

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dari 74 ribu desa di Indonesia tardapat 76 kasus penyelewengan dana desa yang sudah diketok di meja pengadilan, sedangkan pengaduan yang masuk ke Satgas Dana Desa ada 10 ribu, termasuk di dalamnya laporan kades dikriminalisasi.

Hal itu diungkapkan Eko Putro Sandjojo saat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan RI dan Kemendes PDTT di Ruang Sasana Pradana Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/3) seperti dirilis di laman resmi Kemnedes PDTT.

Kemendes PDTT menandatangani nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk peningkatan pendampingan, pengawasan, dan pengawalan dana desa. Kerjasama tersebut sekaligus sebagai bentuk optimalisasi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga. “Adanya kerjasama ini untuk membantu kepala desa untuk tidak takut kalau tidak korupsi dan jika bersifat administratif tidak dikriminalisasikan,” ujarnya

Menurut Eko, laporan yang masuk juga ada yang berisi ada usulan-usulan dan masukan. “Kalau ada masalah bisa melaporkan ke ke Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Pemberdayaan Desa, atau Satgas Dana Desa dengan melapor ke Call Center 1500040. Dalam waktu 3×24 jam akan melakukan pendampingan,” tambahnya.

Sementara itu, Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan, penyimpangan yang sering terjadi yaitu penerimaan dana desa yang tidak sesuai dengan jumlah, tidak sesuai dengan peruntukan, markup, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Untuk menekan penyelewengan tersebut, pihaknya terus melakukan pendampingan.

“Kami telah menginstruksikan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk melakukan sosialisasi dana desa dan wajib memosisikan diri sebagai fasilitator dan pengawal,” terangnya.

Bentuk pendampingannya, lanjut Prasetyo, yaitu memberikan arahan mengenai bagaimana mengelola dana desa, merencanakan serta mekanisme pelaksanaan program-program. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di pusat atau daerah juga akan terjun langsung untuk sama mendampingi.

“Kita akan saling bekerjasama dalam koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset melalui kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan,dan pengembalian aset Kemendes PDTT dan saling memfasilitasi program Jaksa Masuk Desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum bagi Aparatur Desa khususnya dalam penggunaan dana desa,” katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan mengerahkan 10 ribu jaksa di seluruh Indonesia. Selain itu, para Kades nantinya juga akan dikumpulkan di kantor kejaksaan negeri yang ada di seluruh Indonesia. Para Jaksa akan memberikan penyuluhan, pemahaman, serta pengawasan supaya dana desa dikelola sebaik-baiknya, direncanakan dan dilaksanakan.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut, ruang lingkup kerjasama meliputi: Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; Pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4); Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset; Program Jaksa Masuk Desa; Penyediaan data, informasi dan/atau keterangan saksi/ahli terkait penanganan perkara pidana; Pengembangan sumber daya manusia; dan bentuk kerja sama lain yang disepakati.

Selain itu diikuti juga penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Sekretaris Jenderal dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan tentang Pengawalan dan Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kemendes PDTT; PKS antara Sekjen dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan tata Usaha Negara Kejaksaan; PKS Sekjen dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan; PKS antara Balilatfo dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. (001)