JAKARTA.NIAGA.ASIA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada 54 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)) yang meninggal dunia selama Pemilu 2019 pada Kamis 17 April hingga Minggu (21/4) malam. Sisanya 15 orang Polisi dan 14 Pengawas Pemilu.
Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut jumlah itu jadi bagian dari 86 orang KPPS yang mengalami musibah saat Pemilu 2019. “(Dari) 86 petugas yang mengalami musibah, meninggal 54 dan sakit 32 orang,” kata Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Senin (22/4).
Viryan berujar faktor yang mengakibatkan petugas KPPS sakit dan meninggal adalah kelelahan serta kecelakaan saat menjalankan tugas. Dia menyampaikan ada kemungkinan jumlah ini terus bertambah sebab tahapan Pemilu 2019 masih akan berlanjut hingga 22 Mei 2019.
Viryan berharap kementerian dan lembaga terkait bisa membantu para petugas KPPS untuk menjaga kesehatan. “Saya berharap ada layanan kesehatan gratis dari kemenkes atau pemda di setiap kecamatan untuk memberi layanan kesehatan kepada jajaran penyelenggara pemilu, baik KPPS, PPS, PPK dan pengawas TPS, PPL dan Panwascam hingga para saksi dari peserta pemilu,” ucap dia.
Sebelumnya, KPU menyampaikan pihaknya sudah mengajukan usulan anggaran untuk asuransi kesehatan dan jiwa bagi petugas KPPS. Sebab beban kerja fisik dan mental mereka sangat berat. Namun anggaran itu tak diloloskan pada pembahasan APBN di 2019.
Hal ini merespons banyaknya petugas di TPS, baik dari KPPS, pengawas, hingga aparat keamanan meninggal dunia setelah kelelahan saat bertugas sejak pemungutan suara pada 17 April.
15 Polisi Meninggal Dunia
Sementara itu Polri menyebut 15 personelnya meninggal selama pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019. Pengamanan pemilu itu dilakukan mulai dari proses pendistribusian logistik, pengamanan pemungutan suara, penghitungan surat suara, hingga pengawalan surat suara ke kecamatan atau kabupaten. “Sampai dengan hari ini ya sudah 15 anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (22/4).
Dedi menuturkan 15 anggota yang meninggal tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, hingga Sulawesi Selatan.
Dedi menjelaskan dalam proses pengamanan, Polri telah menetapkan sistem rotasi yang disesuaikan dengan kriteria kerawanan yang ada di wilayah tersebut. “Nah mereka bertanggung jawab TPS yang menjadi floating mereka, situ aja mereka, harus betul-betul menguasai dan mengamankan TPS di mana dia akan melaksanakan tugas pengamanan” tuturnya.
Meski begitu, setiap personel tentu memiliki kondisi fisik yang berbeda. Selain itu kondisi geografis yang juga berbeda-beda turut mempengaruhi. “Ada yang sangat jauh, sulit, makanya sebagian besar yang meninggal kan di luar Jawa. Kalau yang di Jawa disebabkan kecelakaan lalu lintas, kalau di luar Jawa kondisi geografisnya kan cukup jauh, dan menyulitkan,” ujarnya.
Lebih dari itu, Dedi mengungkapkan personel Polri yang meninggal tersebut mendapatkan kenaikan pangkat dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian ditambah uang santunan hingga perpanjangan gaji.
Panwas Meninggal 14 Orang
Sedangkan Bawaslu RI melaporkan selama proses pelaksanaan Pemilu 2019 sebanyak 14 orang pengawas pemilu meninggal dunia, tersebar di 11 kabupaten/kota di 5 provinsi. Kemudian yang menjalani rawat inpa sebanyak 15 orang tersebar di 43 kabupaten/kota di 21 provinsi.
Selain itu, kata Bawaslu, sebanyak 137 orang pengawas harus mejalani rawat jalan, tersebar di 52 kabupaten/kota di 20 provinsi. Penwas korban kekerasan sebanyak 15 orang tersebar di 14 kabupaten/kota di 11 provinsi. Panwas korban kecelakaan sebanyak 74 orang di 47 kabupaten/kota di 20 provinsi. (CNNIND/001)