Sudah Banyak Masyarakat di Kaltim yang Minta Tanah Wakaf Disertifikasi

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur,  Masrawan. (Foto Dok Kemenag Kaltim)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA  –  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur,  Masrawan mengungkapkan, saat ini untuk Kaltim sendiri sudah banyak masyarakat yang datang untuk melaporkan tanah wakaf ke Kementerian Agama atau Kementerian ATR/BPN dengan maksud bisa diproses sertifikatnya.

Masrawan mengungkapkan hal itu melalui sambungan video telekonferensi saat hadir di acara Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin.

“Senang dan menyambut baik program tersebut percepatan tanah wakaf, inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya umat muslim,” ungkapnya.

Pemerintah terus menggalakkan program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Tujuannya, agar memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang umumnya digunakan untuk masjid, tanah makam, pesantren maupun akses peribadatan umat muslim tersebut,” ujarnya.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin saat acara Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu mengatakan, pemahaman yang baik tentang proses sertifikasi, harus dimiliki oleh petugas di Kantor Urusan Agama sebagai gerbang masuk dari proses sertifikasi tanah wakaf, serta petugas di  Kantor Pertanahan sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.

Program Sertifikasi Tanah Wakaf mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah wakaf, sehingga tidak perlu menunggu 7 sampai 8 tahun penyelesaiannya, untuk itu Wapres meminta proses percepatan sertifikasi tanah wakaf disegerakan. Selain, menghindari kendala dalam membangun basis data aset wakaf yang akurat, ketiadaan sertifikat berpotensi memunculkan sengketa dan hilangnya asset.

“Tanpa adanya program percepatan, kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tujuh atau delapan tahun untuk menyelesaikan sertifikasi tersebut,” katanya.

Agar gerakan sertifikasi dapat berjalan dengan maksimal ke depannya, Wapres menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan untuk diupayakan bersama. Diantaranya perlunya kesamaan pemahaman atas ketentuan persyaratan dan tahapan-tahapan sertifikasi tanah wakaf, sambungnya.

Menurut Wapres, penyelesaian tata kelola tanah wakaf bukan suatu hal mudah, karena jumlah tanah setiap tahun yang terus bertambah. Sehingga, perlu dapat diselesaikan bersama-sama oleh seluruh pihak yang terkait.

“Tanah wakaf tercatat berada di lebih dari 430.000 lokasi, dengan luas sekitar 56.000 hektar. Dari jumlah tersebut baru 58% yang memiliki sertifikat. Sementara itu, jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7% atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya,” sebutnya.

[Intoniswan|ADV|Kominfo Kaltim]

Tag: