Catatan Rizal Effendi

BANYAK pihak yang kaget dengan sikap pegiat media sosial Sudarno. Belakangan ini konten-kontennya bernada mengkritik kebijakan Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM). Padahal mantan anggota DPRD Kaltim dari PDIP yang menyeberang ke Golkar ini adalah bagian tim sukses HARUM-Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024.

Ketika Pilgub, Sudarno alias Mas Darno ditunjuk sebagai wakil ketua tim pemenangan sekaligus menjadi juru bicara. Suaranya lantang mengampanyekan program Gratispol yang diusung Rudy-Seno. Juga aksinya ketika berlangsung debat kandidat sempat membuat panas tim lawan.

Tapi belakangan ini kok naga-naganya ada perubahan arah? Setidaknya ada dua video Darno yang membahas tajam tentang fenomena yang terjadi di Pemprov. Banyak pihak yang bertanya ada apa dengan Mas Darno?

Video pertama Darno beberapa waktu lalu menyebut ada kepala dinas yang sudah pensiun Oktober lalu masih memimpin rapat di dinasnya yang berkaitan dengan urusan pendapatan.

“Ini pelanggaran serius dan harus ditertibkan. Ini nggak punya etika dan nggak punya adab,” katanya keras.

Dalam video Darno itu diselipkan foto acara Gubernur Rudy Mas’ud bersama Sekdaprov Sri Wahyuni. Di samping kanan Sekda ada foto pejabat wanita yang wajahnya dikaburkan.

Selain masih memimpin rapat, sang kepala dinas juga disebutkan masih mengikuti beberapa kegiatan Gubernur Rudy ke luar daerah dengan mempergunakan SPPD dari dinas.

“Ini juga tidak benar, di mana standing hukumnya?” tanya Darno.

Lalu dia meminta kepada Gubernur Rudy Mas’ud, Wagub Seno Aji, Irjen Depdagri, Itwilprov termasuk juga Ombudsmanturun menangani masalah ini.

“Kalau dibiarkan, nanti bisa diikuti kepala dinas lain,” katanya mengingatkan.

Meski tak menyebut nama, orang yang dimaksud Darno tampaknya mengarah kepada mantan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dra Hj Ismiati, MSi. Meski sudah pensiun, Ismi memang masih beredar di Pemprov karena disebut-sebut dia dipercaya Gubernur Rudy sebagai ketua Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

Apakah SK gubernur tentang tim transisi itu sudah keluar? Banyak yang bilang belum. Tapi dengan adanya beberapa nama yang beredar, banyak pihak mengkritik karena dianggap berbau nepotisme dan melecehkan SDM lokal. Apalagi dengan masuknya nama Hijrah Mas’ud sebagai wakil ketua II. Hijrah adalah adik kandung Rudy Mas’ud.

Dalam rapat membahas pendapatan di Hotel Borobudur Jakarta, Ismi tampak hadir. Dia juga mendampingi Gubernur Rudy ketika bersama 18 gubernur lainnya menghadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprotes soal pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Darno juga mempersoalkan perilaku Ismi yang masih mempergunakan kendaraan dinas. Dia menilai tindakan ini sebagai bentuk ketidakpatuhan yang bersangkutan terhadap aturan dan lemahnya ketegasan pejabat daerah.

Sayang Ismi tak merespon pesan WA yang saya kirim. Padahal perlu penjelasan dan klarifikasi dari dirinya berkaitan denganapa yang disorot Darno.

Heboh Dewas Rumah Sakit

Beberapa hari lalu beredar lagi video Darno yang tajam. Dia mempersoalkan adanya dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassaryang menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) di dua rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemprov Kaltim.

Kedua orang itu adalah Dr Syahrir A Pasinringi, MS (Prof Cali) menjadi Dewas di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai anggota Dewas di  RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Menurut Darno, ada tiga hal yang perlu dipertanyakan dengan diangkatnya kedua orang itu. Pertama, bekerjanya pasti tidak efektif, karena mereka berada di luar daerah. Padahal Dewas harus setiap saat melakukan pengawasan.

Kedua, terjadinya capital flight seperti dalam teori ekonomi. Ada tenaga kerja dari luar dibayar dengan dana APBD Kaltim. Padahal mereka belanjanya di daerah mereka sendiri, jadi ekonomi Kaltim terpengaruh.

Ketiga, berkaitan dengan rasa keadilan. Seakan-akan tidak ada SDM lokal yang  mampu menjadi Dewas. Padahaldi daerah ini banyak universitas dan perguruan tinggi. Di Unmul saja, kata Darno, di mana Gubernur juga alumnusnya, ada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Darno menyebut era Gubernur Suwarna AF, Pemprov Kaltim sangat melindungi SDM lokal.

Dalam kasus ini, Darno juga menyinggung peran Hijrah Mas’ud.

“Saya paham kedua dosen ini adalah dosennyaMba Hijrah, tapi harusnya nggak begitu. Kita harus tetap memberi kehormatan kepada SDM kita, akademisi kita,” tandasnya.

Hijrah sudah lama jadi perhatian. Kabarnya dia ikut berperan di Kantor Gubernur berkaitan dengan berbagai kegiatan kakaknya sebagai gubernur. Media SELASAR.CO Samarinda memberitakan, ada beredar narasi yang menyebut ada kekuasaan di luar birokrasi yang ikut campur dalam berbagai urusan Gubernur Kaltim termasuk menyorong nama untuk Dewas RSUD milik Pemprov. Tapi SELASAR tak berhasil meminta konfirmasi dari Hijrah.

Suami Hijrah adalah dr Ifransyah Fuadi, yang diangkat Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (kakak Hijrah juga) sebagai dirut RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan. Saat itu Ifransyah belum memiliki kualifikasi magister rumah sakit (MARS). Setelah jadi dirut, baru dia dan Hijrah mengikuti program S2 atau pascasarjana di Unhas.

Darno memberi atensi khusus kepada Gubernur Rudy Mas’ud.

“Sekali lagi saya hanya mengingatkan kepada Bapak Gubernur, yang pernah kita dukung mati-matian, habis-habisan supaya Pemprov Kaltim lebih baik dan APBD kita kembalikan untuk sebagai alat menyejahterakan masyarakat Kaltim. Tetap semangat Pak Gubernur, hindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Supaya musim gugur tidak jatuh di Kaltim,” begitu katanya.

Saya tidak tahu apa maksud Darno dengan narasi “supaya musim gugur tidak jatuh di Kaltim.”Cuma saya jadi teringat nasib Gubernur Riau Abdul Wahid yang pekan lalu gugur dari kursi jabatannya gara-gara KKN terkena OTT KPK.

Di luar soal itu, saya juga perlu mengkritik Mas Darno. Di setiap kontennya dia tampil sambil merokok. Mungkin, selain dia perokok berat, juga untuk menunjukkan ciri khasnya dia ngomong santai ditemani rokok, kopi, dan gorengan. Padahal rokok tak baik untuk kesehatan. Hampir semua tayangan orang “mengharamkan” merokok. Kalaupun ada, biasanya dikaburkan. Jadi, sebaiknya hindari merokok di depan umum. Apalagi di Kaltim ada Perda No 5/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. (*)

Tag: OpiniSudarno