aa
Suhud Hargianto

BONTANG.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Suhud Hargianto meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memberikan perhatian terhadap pembangunan perikanan yang sedang digiatkan yang saat ini dikenal dengan istilah pembangunan perikanan berkelanjutan.

Pembangunan perikanan berkelanjutan ini tidak lepas dari memadukan tujuan dari tiga unsur utamanya yaitu dimensi ekonomi, ekologi dan sosial. tujuan perikanan secara ekonomis dianggap berkelanjutan jika sector perikanan mampu menghasilkan produk ikan secara berkesinambungan (on continuing basis). “Harus dapat memberikan kesejahteraan finansial bagi para pelakunya dan memberikan sumbangan devisa serta pajak yang signifikan bagi negara,” kata Suhud. Senin (8/4/2019) pagi.

Kota Bontang yang memiliki luas 497,57 kilometer persegi, 70,30% dari luas tersebut atau seluas 349,77 kilometer persegi, merupakan daerah perairan. Dari luas daerah perairan tersebut Kota Bontang dapat memproduksi ikan dari perikanan laut sebanyak 15.8302 ton. Berdasarkan data tersebut potensi dari sector perikanan merupakan kategori yang dapat diandalkan jika dapat dikelola dengan baik dengan memperhatikan aspek dari pembangunan perikanan berkelanjutan.

Dipaparkan Suhud, tujuan pembangunan perikanan dikatakan secara ekologis berkelanjutan, manakala basis ketersediaan stok atau sumber daya ikan dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan dan tidak terjadi pembuang yang melampaui batas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar.

Sementara, tujuan pembangunan perikanan dianggap secara sosial berkelanjutan apabila kebutuhan dasar (pangan, papan, sandang, kesehatan dan pendidikan) seluruh penduduknya terpenuhi, terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil, terdapat kestaraan gender dan minim atau tidak ada konflik sosial.

“Permasalahan utama keberlanjutan perikanan yang lebih spesifik dihadapi perikanan tangkap dan perikanan budidaya secara umum adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan kapal tangkap akan aturan main dalam pengelolaan sumber daya ikan,” kata Suhud. Selain itu juga masih adanya nelayan ataupun pengusaha perikanan tangkap yang menggunakan jenis-jenis alat tangkap yang merusak atupun penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam kegiatan penangkapan ikan,” ungkapnya.

Sebagai penunjang dalam tercapainya pembangunan perikanan adalah adanya sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan perikanan. Salah satunya adalah pangkalan pendaratan ikan.

Dengan adanya sarana ekonomi ini diharapakan dapat memberikan kontribusi berupa tersedianya tempat untuk memperlancar kegiatan produksi kapal perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pelayanan keperluan logistic, pusat pengembangan masyarakat nelayan serta sebagai pembinaan dan penyuluhan cara-cara melakukan produksi yang baik.

Sebagian lagi melalui pengembangan industri perikanan. Sentra pengembangan ekonomi perikanan setempat. Secara umum terdapat beberapa identifIkasi permasalahan yang harus diberikan perhatian lebih oleh Pemerintah Kota Bontang seperti ditemukannya potensi-potensi yang dapat dikembangkan, khususnya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat berasal dari sektor perikanan.

Perlu adanya pemetaan potensi-potensi di bidang perikanan di Kota Bontang, perlu adanya penemuan metode dan pola pengelolaan pangkalan pendaratan ikan. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dari nelayan tradisional untuk menjadi nelayan modern sehingga penangkapan dapat dilakukan secara lebih baik baik dari segi cara penangkapan maupun luas area cakupan penangkan ikan.

“Perlunya peningkatan fasilitas terhadap pangkalan pendaratan ikan yang ada saat ini berupa alur pelayaran dan kolam putar, pengadaan pabrik es, dan belum berperannya pangkalan pendaratan ikan sebagai pusat perikanan sccara maksimal,” tukasnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *