NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Untuk pencegahan dan upaya penurunan dari PPKM level II ke level I, Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura mengaku telah menyurati Menkes, meminta vaksin jenis Johnson & Johnson 5.000 vial, bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman.

“Penggunaan vaksin Johnson cukup satu kali suntik. Beda vaksin jenis lainnya yang harus 2 dosis,” kata Laura kepada Niaga Asia, Selasa (9/11/2021).

Pertimbangan penggunaan vaksin Johnson untuk wilayah pedalaman, kata Laura, lebih dikarenakan kondisi geografis yang sulit dijangkau dan mahalnya biaya transportasi.

“Kalau menggunakan vaksin Johnson & Johnson cukup satu kali kerja,” kata Laura.

Vaksinasi sekali suntik akan mengurangi waktu pelaksanaan dan waktu masyarakat untuk datang ke lokasi vaksin.

“Kendala kita menggunakan Johnson & Johnson, menjaga vaksin pada tempat penyimpanan yang suhunya sesuai yang ditentukan,” ucapnya.

Laura menjelaskan, salah satu indikator dan pertimbangan penurunan level suatu daerah adalah cakupan vaksinasi yang dilaksanakan. Menurutnya, semakin tinggi cakupan vaksinasi, semakin rendah kategori level daerah tersebut.

“Kenapa sampai sekarang kita masih level II, karena capaian vaksin Nunukan masih di bawah 60 persen,” kata Laura.

Jumlah kasus COVID-9 di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan drastis. Bahkan dalam seminggu terakhir hanya menangani sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) deportasi yang terpapar COVID-19.

Tentang kendala nyata di lapangan dalam melaksanakan vaksinasi, Laura kembali mengatakan, hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak percaya ada COVID-19

“Kematian sejumlah orang yang divonis terpapar COVID-19 tidak juga merubah pemikiran warga tersebut,” ujarnya.

Kendala lainnya adalah, penduduk yang hendak divaksin secara administrasi tercatat tinggal di suatu wilayah kecamatan. Namun ketika dicek orangnya tidak ditemukan karena sudah pindah ke luar daerah, atau berada di Tawau, Malaysia. Kendala-kenda seperti ini mempersulit Pemkab Nunukan, memenuhi target vaksinasi.

Menurut Laura, perlu ada perbaikan data jumlah masyarakat dewasa dan anak-anak yang wajib vaksin.

“Nanti kalau rapat kerja dengan Gubernur terkait evaluasi vaksinasi, saya sampaikan data dan fakta di lapangan tidak sama,” tutup Laura.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

 

Tag: Covid-19 KaltaraKaltaraKesehatanNunukanVaksinasi