JAKARTA.NIAGA.ASIA– Komisi X DPR RI menilai terlalu banyak instansi yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan destinasi pariwisata super prioritas. Hal ini mengakibatkan munculnya tumpang tindih penugasan antarinstansi sehingga melahirkan tata kelola pariwisata yang tidak…