JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah. “Beberapa usulan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pemerintah bersama DPR menyepakati pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dari semula 2,48 persen menjadi 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini dipicu…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) terus memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk…
BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 hingga 29% memunculkan kekhawatiran di Balikpapan. DPRD Balikpapan menilai, ketidakjelasan dana transfer dari pemerintah pusat bisa berdampak langsung pada…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pada triwulan II 2025, kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan, sejalan dengan menurunnya konsumsi pemerintah. Realisasi pendapatan pemerintah mencakup APBN, APBD Provinsi, dan APBD…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Tahun 2026 keuangan daerah, tidak hanya terbatas provinsi, tapi juga di kabupaten/kota tambah sulit dibandingkan tahun ini yang sudah dipotong sebanyak 2 kali. Tahun 2026 akan tambah sulit…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Persentase dan nominal realisasi pendapatan daerah secara agregat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Wilayah Kalimantan Timur sampai dengan triwulan I 2025 tercatat mengalami penurunan dibanding periode yang sama…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ke depannya, tidak ada lagi keterlambatan pencairan atau backlog keuangan daerah hanya karena hari libur. Tidak ada lagi pembayaran kepada pihak ketiga tersendat karena pola kerja yang terbatas…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2024, Damayanti, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), karena tingkat kepatuhan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Meski di Triwulan I 2025 pemerintah pusat maupun daerah terlambat membelanjakan anggaran belanjanya, karena ada Inpres Efisiensi dan harus menata ulang APBN dan APBD, tapi hal itu tidak…
