JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI meminta kepala kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluruh Indonesia agar berempati dengan kesusahan yang dialami rakyat akibat berbagai persoalan pertanahan….
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan akan segera memanggil sejumlah kelompok tani di Kabupaten Kutai Timur dalam waktu dekat. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan sengketa…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menegaskan bahwa konflik pertanahan harus diselesaikan melalui dialog dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengakui pembebasan 2.086 hektare lahan untuk pembangunan untuk pengendalian banjir dan jalan tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara…
BONTANG.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal minta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menunjukkan legalitasnay atas kepemilikan tanah di Jalan Awang Long atau tepatnya di belakang lapangan tenis Kelurahan Bontang…
BONTANG.NIAGA.ASIA – Komisi III DPRD Kota Bontang memfasilitasi sengketa lahan PT Marga Dinamik Perkasa (MDP) dengan ahli waris, yakni Rekson. Tapi sampai saat ini belum ada titik temu lantaran kedua…
NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam perkara tanah seluas 115,006,99 m2 yang kini jadi komplek perkantoran Gabungan Dinas…
NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Syamsul Bachri mengancam akan melaporkan Pemerintah Kabupaten ke Mabes Polri dan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak kunjung membayar tanahnya yang sudah dijadikan perkantoran Gabungan Dinas (Gadis) I…
SAMARINDA,NIAGA.ASIA – Niat Forum Rukun Tetangga (RT) Perumahan Pondok Karya Lestari (Perum PKL) di Kelurahan Sungai Kapih, Samarinda, yang dipimpin oleh Estu Widiprianto, gagal membangun balai pertemuan umum, karena tanah…
DENPASAR.NIAGA.ASIA – Menurut Undang-undang Agraria Dasar No.5 Tahun 1960 bahwa WNI adalah syarat wajib untuk memiliki lahan. WNA pada umumnya dilarang memiliki tanah secara langsung di Indonesia. Namun, mereka dapat…
