Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, Bawaslu Nunukan Minta Waspadai Politik Uang

Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, terhitung mulai 14 Juni 2022.

Untuk tahap awal sosialisasi tahapan pemilu, Bawaslu Nunukan menggelar dialog bersama sejumlah insan pers membahas hal penting yang perlu diwaspadai dalam Pemilu serentak khususnya politik uang.

“Penindakan perkara politik uang Pemilu berbeda dengan Pilkada, begitu pula masa waktu proses pemeriksaan hingga pelimpahan perkara pengadilan,” kata Kepala Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran pada Niaga,Asia, Selasa (14/06/2022).

Penindakan politik uang pada penyelenggaraan Pilkada gubernur, walikota dan bupati menggunakan Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 dengan pasal 187 A ayat (1) dan ayat (2) dengan saksi pidana 36 atau paling lama 72 bulan dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Berbeda dengan Pilkada, pidana politik uang Pemilu diatur dalam Pasal 533 ayat (1) sampai 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Perbedaan aturan lainnya terlihat pula pada tindakan hukum yang pada UU Pemilu memperbolehkan In Absentia.

Pengertian In Absentia sendiri adalah diperbolehkannya melakukan pemeriksaan suatu perkara dan persidangan di pengadilan dugaan politik uang tanpa harus kehadiran pihak terlapor.

“Itulah bedanya UU Pilkada dan Pemilu, kalau Pilkada penindakan hukum harus dihadiri terlapor, sedangkan Pemilu tanpa terlapor tetap bisa dilaksanakan tuntutan pidana,” ujar Yusran.

Pencegahan politik uang masih sulit dihindari, karena itu, Yusran meminta masyarakat dan lembaga maupun organisasi ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran.

Penerapan pasal politik uang semakin sulit ketika Pemilu dilaksanakan serentak, Bawaslu harus jeli melihat dan membedakan apakah kejadian tersebut pelanggaran Pilkada atau Pemilu, kesalahan tafsir bisa berdampak tidak baik.

“Akan lebih baik UU politik uang disatukan dalam aturan agar tidak membuat petugas ragu ketika menindak apakah pelanggaran Pilkada atau Pemilu,” tuturnya.

Menurut Yusran, pengawasan tidak kalah pentingnya lagi adalah keaslian ijazah calon peserta Pilkada, tidak masalah menggunakan surat tamat belajar paket stara SMA selama dokumen asli dikeluarkan pemerintah dan terdaftar.

Khusus untuk memperketat pengawasan kepala desa, Bawaslu melakukan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan, dalam hal memberikan arahan dan batasan Kades terlibat mensukseskan Pilkada dan Pemilu.

“Pilkada tahun di Nunukan ada Kades divonis bersalah terlibat politik praktis membantu salah satu calon, nah ini harus menjadi perhatian penting,” terangnya.

Tiap Kades dilarang terlibat langsung ataupun ikut menyerukan masyarakat menghadiri kampanye ataupun mempengaruhi pemilih, peran Kades dibatasi hanya sekedar menyiapkan kemudahan sarana dan prasarana di wilayahnya.

Kades juga tidak harus perlu menghadiri kampanye pasangan calon, begitu pula perangkat desa hingga kelurahan sebaiknya tidak ambil peran dalam politik praktis.

“Nanti kami sosialisasi ke desa-desa memberikan arahan batasan keterlibatan Kades di Pilkada dan Pemilu,” ujarnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau

Tag: