JAKARTA.NIAGA.ASIA-Para diplomat juga terus bekerja untuk memperkuat Diplomasi Kedaulatan, dimana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting. Di tahun 2021, sebanyak 17 perundingan telah dijalankan yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau dan Viet Nam. Yang menarik untuk dicatat adalah jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi ternyata dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 7 kali.
Demikian Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2022 yang disampaikan langung Menlu RI, Retno Marsudi, hari Kamis (6/1/2022).
Menurut Retno, di tahun 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus ditingkatkan. Untuk batas maritim yaitu dengan dengan Malaysia, diharapkan Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan dapat ditandatangani.
Kemudian, dengan Palau, perundingan di tingkat Tim Teknis untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan dengan target dicapai kesepakatan parsial. Dengan Filipina, terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di Tingkat Teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda.
Selanjutnya, dengan Viet Nam, melanjutkan perundingan di tingkat Tim Teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE.
“Perundingan-perundingan batas maritim tentunya selalu didasarkan pada UNCLOS 1982. Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982,” ujar Retno. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional.
Sementara untuk batas darat di tahun 2022, prioritas akan diberikan antara lain dengan Malaysia, menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems (OBP) sektor Timur termasuk Pulau Sebatik.
Kemudian, dengan Timor Leste, menyelesaikan sisa 2 (dua) Unresolved Segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada tahun 2019. Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah pebatasan darat ini tuntas.
Disebutkan Retno, selain untuk memperjuangkan kepentingan nasional, diplomasi Indonesia dijalankan untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia.
“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota IORA selama proses pemilihan Sekjen IORA yang baru. Duta Besar Salman Al Farisi telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IORA untuk masa jabatan 2022-2024,” ucap Retno.
Indonesia berharap IORA dapat berkontribusi membangun Samudra Hindia yang kuat yang berkontribusi bagi terciptanya kawasan IndoPasifik yang stabil, damai dan sejahtera.
Untuk pelaksanan diplomasi di kawasan/dunia, kata Retno memulai dengan Afghanistan. Menjelang tutup tahun 2021, dirinya telah menghadiri Sidang Luar Biasa Menlu OKI mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan.
Indonesia termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut mengingat situasi kemanusian Afghanistan yang semakin memburuk. Posisi Indonesia selalu konsisten, ingin melihat Afghanistan damai, stabil dan sejahtera.
Dalam engagement Indonesia dengan Taliban Indonesia terus mendorong agar janji yang disampaikan 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Atas dorongan Indonesia sebuah Roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam Resolusi pertemuan OKI tersebut.
Di bidang kemanusiaan, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi. Dua pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan bekerja sama dengan badan PBB.
Pasukan Perdamaian Indonesia Urutan ke-7
Tahun 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan danpemberdayaan bagi perempuan Afghanistan termasuk melalui pemberian beasiswa Pendidikan. Kedua, mengenai peacekeeping mission.
Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian tidak pernah surut. Saat ini, lebih dari 2.800 personel Indonesia bertugas di 8 misi perdamaian PBB. Indonesia adalah negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, naik dari peringkat ke-8 selama tiga tahun terakhir.
Persentase peacekeepers perempuan Indonesia, naik dari 5,9% pada tahun 2020, menjadi 6,7% pada tahun 2021. Indonesia juga aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola Misi Perdamaian PBB.
Indonesia menjadi salah satu Ketua Group of Friends on Safety and Security of UN Peacekeeping yang diluncurkan bulan April 2021.
“Ini adalah sebuah inisiatif untuk memastikan peningkatan keamanan dan keselamatan peacekeepers,” ujar Retno.
Dalam rangka memajukan isu Women, Peace and Security, Indonesia bersama Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators telah menyelenggarakan Regional Forum of Women Peace Negotiators and Mediators.
Network kawasan ini telah tergabung dalam Global Alliances of Regional Women Mediator Networks pada April 2021 sebagai anggota ke-6 dan satu-satunya wakil Asia. Untuk tahun 2022, Indonesia berkomitmen mengirimkan 5 (lima) Satgas militer dengan total 950 personel dan satu Satgas polisi dengan total 198 personel.
“Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas peacekeepers, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project (TPP),” katanya.
Ketiga, di bidang HAM dan demokrasi. Sepanjang 2021, Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi terkait hak-hak rakyat Palestina, Rohingya serta isu hak asasi manusia dan kegiatan bisnis.
Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan HAM di kawasan antara lain melalui Regional Conference on Business and Human Rights 2021, Second Regional Conference on Humanitarian Assistance, dan ASEAN Human Rights Dialogue, yang sudah vakum selama 6 tahun terakhir dan Indonesia berhasil mengadakannya kembali tahun lalu.
Selain itu, lanjut Retno, Indonesia juga kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 di tahun 2021. Secretary Blinken dan State Councillor Wang Yi berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum tahun 2021.
BDF adalah bentuk komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders.
Untuk tahun 2022, di bidang HAM, Indonesia antara lain akan menyelenggarakan Regional Conversation on Human Rights dan Regional Seminar mengenai Anti-Penyiksaan serta Indonesia juga akan kembali menyampaikan Laporan Perkembangan implementasi Pemenuhan HAM-nya melalui Universal Periodic Review (UPR) Siklus ke-4.
Keempat, mengenai ASEAN. Pada saat PPTM ini diselenggarakan sudah hampir satu tahun krisis politik terjadi di Myanmar. Jika situasi ini berlanjut tidak saja akan menggangu stabilitas dan keamanan di Myanmar namun juga ASEAN dan kawasan lebih luas.
Dari sejak awal, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi. Atas usul Presiden Indonesia, maka Pertemuan para Leaders ASEAN diselenggarakan di Jakarta April 2021 dan menghasilkan “Five-Point Consensus”.
“Sebagaimana saya sebutkan di awal PPTM ini “Five-Point Consensus” akan menjadi pegangan bagi ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar,” ungkap Retno.
Selama belum ada kemajuan pelaksanaan “Five-Point Consensus” akan sulit bagi ASEAN untuk mengundang political level representative dari Myanmar dalam pertemuan ASEAN. ASEAN harus memegang teguh komitmen bersama tersebut.
Safety and wellbeing rakyat Myanmar juga selalu menjadi perhatian Indonesia. Dalam konteks inilah, Indonesia telah berikan bantuan kemanusiaan. Pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan pada bulan September 2021, sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan ASEAN.
“Untuk tahun 2022, Indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN. ASEAN harus terus berfungsi sebagai jangkar stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik,” papar Retno.
ASEAN harus tetap relevan dan dapat merespon dengan tepat berbagai tantangan baru di kawasan dan dunia. Dan ASEAN harus terus dirasakan manfaatnya bagi rakyatnya. Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong kerja sama konkrit implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan negara mitra.
Indonesia juga akan mendorong agar High Level Task Force juga bekerja untuk memperkuat kelembagaan ASEAN sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan ASEAN Community’s Post-2025 Vision.
Presidensi G-20
Kelima, mengenai G20. Presidensi Indonesia di G20, kata Retno, telah mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Tahun 2022, kerja diplomasi Indonesia akan digunakan untuk mendukung kesuksesan presidensi Indonesia di G-20.
Inclusiveness merupakan ruh presidensi Indonesia. Indonesia ingin bahwa G20 dapat menjadi katalis pemulihan global dan kerja sama konkrit yang bermanfaat bagi negara berkembang. Untuk itulah, Presidensi Indonesia di G-20 difokuskan pada memperkuat arsitektur kesehatan global; transisi energi; dan transformasi digital Presidensi Indonesia akan dijalankan dengan transparansi yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
“ Sebagaimana disampaikan Presiden Widodo, Indonesia akan menyambut dengan hangat semua delegasi G20 di lebih 150 pertemuan,” kata Retno
Sebagai penutup, Retno menyampaikan bahwa diplomasi akan terus bekerja dalam situasi apapun juga. Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi.
Diplomasi pelindungan akan diperkuat dengan menggunakan inovasi teknologi. Tantangan rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun termasuk di kawasan Indo-Pasifik.
“Disinilah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan semakin relevan. Disinilah ASEAN yang solid diperlukan,” ungkapnya.
Indonesia akan terus aktif dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan termasuk di Afghanistan, untuk saudara-saudara Rohingya dan penyelesaian krisis politik di Myanmar. Komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina akan dilanjutkan.
Indonesia akan menggunakan keketuaannya di G20 untuk memberikan kontribusi lebih dalam upaya dunia mempersempit gap antara negara maju dan negara berkembang dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi.
Selain itu komitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim akan terus diperkuat dengan terus memperhatikan pemenuhan target SDGs. Dengan demikian tidak ada satupun pihak atau negara yang tertinggal. No One Left Behind.
Di akhir penyataannya, Menlu Retno menyampaikan penghargaan dan apresiasi kami yang tinggi kepada mitra kerja Komisi I, media, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan kemitraan yang selama ini terbangun dengan baik.
“Saya ingin mengakhiri pernyataan awal tahun ini dengan mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, pada saat penerimaan Presidensi G20 Indonesia, bulan Oktober tahun lalu di Roma: “Upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia, pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara luar biasa terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti.”
“Mari kita perkuat kerja sama, solidaritas, untuk dunia yang damai, stabil dan sejahtera. Recover Together, Recover Stronger,” pungkas Retno.
Sumber : Kemenlu RI | Editor : Intoniswan
Tag: Diplomasi