SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Realisasi pendapatan daerah Samarind tahun 2021 melampaui target. Dari target sebesar Rp2,777 triliun, pada akhir tahun terealisasi Rp2,860 triliun, atau 102,98%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 juga begitu, target sebesar Rp561,492 miliar, terealisasi Rp594,620 miliar, atau 105,90%.
Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2021 dialokasikan Rp3,317 triliun, realisasinya Rp3,069 triliun atau 92,54%. Realisasi anggaran belanja tahun 2021 tersebut meningkat Rp91,8 miliar atau 3,08% apabila dibandingkan realisasi anggaran belanja tahun 2020.
Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda, DR. H Andi Harun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 di Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (31/3/2022).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono, dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi, H. Subandi, dan H. Helmi Abdullah. Andi Harun didampingi, Wakil Wali Kota Samarinda, DH. Rusmadi. Juga tampak hadir, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Samarinda, seperti Kapolresta Samarinda, Kombes Pol, Arif Fadli, Dandim 0901/Samarinda, Letnan Kolonel Arm Novi Herdian, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Heru Widarmoko, dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkot Samarinda.
“Alhamdulillah, di tengah wabah virus Covid 19 pada tahun 2021, realisasi PAD kita tetap bisa mencapai terget, bahkan melebihi target sebesar 5,90%,” kata wali kota.
Menurut wali kota, tahun 2021, pendapatan transfer terealisasi Rp2,171 triliun atau 10,207% dari target Rp2,127 triliun. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah, lanjut wali kota, terealisasi 94,547 miliar atau 106,42% dari target Rp88,842 miliar.
Diuraikan wali kota, anggaran belanja tahun 2021 untuk melaksanakan enam urusan wajib pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial) dialokasikan Rp2,085 triliun dengan realisasi Rp1,980 triliun. Rinciannya, anggaran belanja untuk Urusan Pendidikan direalisir Rp620,031 miliar atau 92,53%.
Dalam LKPj-nya, wali kota juga merincikan, untuk 15 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Tenaga Kerja, PPPA, Pangan, Pertanahan, Administrasi Kependudukan dan Capil, Pengendalian Penduduk dan KB, Perhubungan, Kominfo, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal Daerah, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan) , tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran Rp379,705 miliar, hingga akhir tahun terealisasi Rp335,616 miliar.
Sedangkan untuk menyelanggarakan 5 Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian) tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran Rp89,421 miliar dan terealisasi Rp81,659 miliar.
Terakhir dilaporkan, realisasi anggaran dari delapan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran Rp501,905 miliar dengan serapan anggaran sebesar Rp422,871 miliar, dengan rincian, realisasi anggaran di Sekretariat Daerah Rp90,352 miliar, Sekretariat DPRD Rp102,248 miliar.
Kemudian di Inspektorat Daerah serapan anggaran belanja Rp12,788 miliar, di Bappeda Rp21,591 miliar, BPKAD Rp138,170 miliar, Bapenda Rp36,416 miliar, BKPPD Rp15,556 miliar, dan di Badan Penelitian dan Pengembangan serapan anggarannya tahun 2021 Rp5,750 miliar.
Penulis : Intoniswan | Editor : Intoniswan
Tag: APBD Samarinda