SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Tahun 2026 bisa jadi tahun sulit bagi pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim). Ada tiga faktor yang jadi penyebabnya, pertama; pemerintah memangkas produksi batubara, dimana dengan sendirinya Kaltim juga terdampak.
Kedua, belanja pemerintah lebih rendah sekitar 30-35 persen dibandingkan tahun 2024, sehingga sumbangan belanja pmerintah terhadap pembetunkan PDRB Kaltim menurun pada tahun 2026. Ketiga; semakin luasnya layanan MBG akan meningkatkan permintaan akan bahan pangan, sehingga bisa memicu inflasi pada sektor pangan.
Meski demkian, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2026, paling tidak sama dengan tahun 2025, dan ada kompensasi dari pemerintah pusat atas dipotongnya transfer ke daerah (TKD) ke Kaltim, dan tumbuhnya sentra-sentra pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG, agar inflasi tetap terkendali.
Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto dalam tanya jawab dengan wartawan dalam kegiatan Temu Media hari ini, Rabu (21/1/2026). Dalam acara temu media ini Budi didampingi deputinya, Bayuadi Hardiyanto dan Agus Taufik, dan acara tanya jawab dimoderatori Abraham Wahyu Nugroho.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan kumulatif triwulan I-III mencapai 4,35% (y-o-y), didorong investasi masuk yang tinggi (Rp70,43 triliun hingga Q3) dan kinerja positif ekspor serta belanja pemerintah.
Dalam temu media ini, Budi Widihartanto juga sekaligus pamit kepada wartawan yang biasa ngepos di Bank Indonesia Kaltim sebab, mulai tanggal 28 Januari sudah pindah tugas ke Departemen Regional di Kantor Pusat Bank Indonesia. Posisinya sebagai kepala perwakilan BI Kaltim akan digantikan Jajang Hermawan yang sebelumnya menjabat kepala perwakilan BI Cirebon.
Menurut Budi, volume ekspor batubara Kaltim sudah menurun dalam dua tahun terakhir karena menurunnya permintaan dari China, India, dan Vietnam, sehingga kalau tahun 2026 terjadi lagi penurunan karena Kementerian ESDM membatasi produksi secara nasional hanya dikisaran 600 juta ton, maka Kaltim juga akan terdampak.
“Kita harapkan dampaknya tidak begitu signifikan,” ujarnya.
Kemudian, berkurangnya belanja pemerintah provinsi Kaltim maupun kabupaten/kota di Kaltim karena adanya pemotongan TKD, menurut Budi, pasti juga ada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, lanjutnya, diharapkan pemerintah pusat memberi kompensasi dengan memperbesar alokasi APBN untuk Kaltim, misalnya untuk infrastruktur atau untuk kegiatan konstruksi di IKN.
“Kalau Kaltim dapat kompensasi dari APBN atas berkurangnya TKD, dampak negatif dari berkurangnya TKD bisa dikurangi,” ujar Budi.
Terakhir Budi mengatakan, meningkatnya penerima manfaat dari MBG, membuat anggaran MBG ke Kaltim juga akan tambah besar, dan itu positif. Tapi sesuatu yang positif itu harus dibarengi dengan kemampuan daerah memasok bahan pangan yang dibutuhkan MBG, seperti beras, ayam, ikan, telur, dan sayur-sayuran. Perlu dibentuk sentra-sentra pertanian dan peternakan baru di semua kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan MBG dan pengelola dapur MBG tidak belanja kebutuhannya ke pasar-pasar rakyat.
“Kalau pengelola dapur MBG belanja kebutuhannya ke pasar-pasar rakyat, itu akan menganggu suplai ke masyarakat umum, dan bisa memicu naikknya harga bahan pangan, sehingga memicu inflasi,” pungkas Budi.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: Ekonomi Kaltim