Tahun Ini Pemprov Kaltara Rehab 2.940 Rumah Warga Kurang Mampu

aa
Grafis Infopubdok Kaltara

TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melanjutkan program bantuan rehab rumah warga kurang mampu sebanyak 2.940 unit menggunakan dana dari  APBN dan APBD Provinsi Kaltara. Sejak program ini dijalankan hingga akhir 2019 nanti sudah ada 10.000 an rumah warga yang dibantu rehabnya.

Rehab rumah yang dibiyai APBN programnya diberi nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan saat ini telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait lokasi-lokasi rumah yang akan direhab.

“Melalui program BSPS yang didanai pemerintah lewat APBN, tahun ini untuk Kaltara mendapat alokasi sebanyak 2.500 unit. Sementara, program rehab rumah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara 2019 akan digunakan untuk merehab sebanyak 440 unit,” ungkap Gubernur Kaltara, Dr. Ir. H Irianto Lambrie, MM, Rabu (8/5/2019). (Rincian lihat grafis)

Kemudian, kegiatan rehab rumah yang sumber dananya  dari APBD Kaltara, masih dalam tahap verifikasi. Verifikasi perlu dilakukan, agar lokasi rumah dan desa yang mendapatkan alokasi untuk direhab melalui APBD, tidak sama lokasi  dengan yang ada di APBN. “Kegiatan rehab yang dibiayai  APBD menyesuaikan,” ungkap gubernur.

Rehab rumah untuk warga kurang mampu, diberikan kepada masyarakat Kaltara, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari APBN diperoleh  anggaran rehab rumah  sebesar Rp 30 miliar, lokasinya terbagi di 4 Kabupaten dan satu Kota di Kaltara. Sedangkan dari APBD Kaltara per KK dibantu antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta, sesuai dengan tingkat kerusakan rumah yang akan direhab.

Menurut gubernur, melalui program ini,  bantuan pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Masyarakat yang dibantu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni,” ujarnya. (001)